Home News Anggaran IKN 2026 Naik Jadi Rp6,26 Triliun, Prabowo Pastikan Pembangunan Nusantara Terus Jalan
News

Anggaran IKN 2026 Naik Jadi Rp6,26 Triliun, Prabowo Pastikan Pembangunan Nusantara Terus Jalan

Share
Share

Target 2028 Tetap Dikejar

Tak hanya soal desain, Prabowo juga menekankan percepatan pembangunan fasilitas inti pemerintahan, khususnya gedung legislatif dan yudikatif.

Menurut Prasetyo, Presiden telah menerima laporan langsung dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengenai progres pembangunan.

“Presiden sejak awal memberi penekanan agar fasilitas legislatif dan yudikatif bisa selesai tepat waktu. Targetnya tetap 2028,” tegasnya.

IKN Masuki Fase Baru

Dengan anggaran yang lebih terukur dan fokus pembangunan yang semakin spesifik, proyek IKN kini memasuki fase konsolidasi. Pemerintah ingin memastikan Nusantara bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi siap berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia sesuai target.

Langkah Presiden Prabowo yang turun langsung, memberi koreksi, hingga meminta percepatan pembangunan menegaskan bahwa IKN tetap menjadi prioritas strategis nasional, meski dengan pendekatan anggaran yang lebih selektif dan realistis.

Share
Related Articles
Masjid Negara IKN.
News

Menag Berharap Kajian Keagamaan di Masjid Negara IKN Bisa Rutin Digelar

IKNPOS.ID - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap, seiring dengan rampungnya pembangunan...

Pengunjung IKN selama Nataru mencapai 300 ribu orang.
News

Kepala OIKN: Jalan Tol Dibuka Saat Nataru, Pengunjung IKN 300 Ribu Orang

IKNPOS.ID - Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu...

Bandara Nusantara bisa didarati pesawat berbadan lebar.
News

Jika Bandara IKN Beroperasi, PAD Kabupaten Penajam Diprediksi Meningkat

IKNPOS.ID - Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) telah dilengkapi dengan...

Kejagung Sikat Korupsi Tambang Konawe Utara
News

Kejagung Sikat Korupsi Tambang Konawe Utara! Siapa Saja yang Terlibat?

IKNPOS.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait penerbitan...