Oleh: Wawan Hendrayana – Vice President Infovesta Kapital Advisori
SEJAK dilantik pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan latar belakang solid sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020, dan sebelumya sebagai praktisi pasar modal, Menteri Purbaya membawa pendekatan pragmatis yang fokus pada stabilitas keuangan, inklusivitas, dan stimulus pro-bisnis. Target pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto di tengah momentum pemulihan ekonomi yang semakin solid.
Salah satu gebrakan awal beliau adalah inisiatif penempatan dana idle pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI) untuk mendorong kredit produktif, yang berdampak pada peningkatan kredit UMKM dan infrastruktur serta penurunan suku bunga. Langkah ini memperkuat likuiditas perbankan dan mendukung konsumsi rumah tangga, yang menjadi penggerak utama PDB. Hasilnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur stabil di zona ekspansi 51,2.
Related Post
Kebijakan fiskal Menteri Purbaya juga menekankan inklusivitas melalui perluasan program bantuan sosial dan insentif pajak untuk sektor prioritas. Stimulus Nataru 2025 senilai Rp35 triliun, termasuk diskon transportasi hingga 35 persen dan BLT Kesra Rp1 juta bagi 40 juta keluarga, diproyeksikan menyerap 2 juta penumpang dan mendorong belanja akhir tahun naik 15 persen. Selain itu, deregulasi APBN melalui Perpres 29/2025 mempermudah perizinan investasi, dengan realisasi investasi mencapai Rp1.500 triliun hingga Oktober 2025, naik 15 persen (yoy). Kebijakan yang fokus pada reformasi struktural yang pro-investasi diharakan mendorong pertumbuhan merata ke daerah dan UMKM. Target kebijakan ini memacu optimisme pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 bisa tembus 5,5 persen.
Digitalisasi menjadi pilar positif lainnya ditambah Program magang nasional untuk 150 ribu pemuda dengan anggaran Rp1,5 triliun turut mendorong penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran ke target dibawah 4,5 persen. Inflasi saat ini terkendali di 1,8 persen, didukung kebijakan moneter-fiskal yang harmonis, menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi menarik di ASEAN.
Terverifikasi Dewan Pers