PPIKN 2025 menghasilkan data penting, termasuk fertilitas dan mortalitas, migrasi, pendidikan, bahasa, serta kondisi perumahan. Seluruh data yang dikumpulkan dilengkapi dengan metadata, termasuk geotag rumah tangga. Informasi lokasi yang tepat ini, memungkinkan pemerintah melakukan intervensi yang tepat sasaran. Contoh intervensi yang dapat dilaksanakan sesuai lokasi geografis penerima manfaat adalah penyediaan hunian layak, layanan dasar, dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa PPIKN adalah fondasi penting dalam pembangunan IKN yang sesuai dengan perencanaan berbasis data.
“Kolaborasi antara BPS dan Otorita IKN ini menunjukkan komitmen kita bersama, untuk membangun data dasar bagi pembangunan IKN. Jadi data kependudukan ini bukan survei, tetapi pencatatan penduduk menyeluruh, sehingga semua penduduk dicatat, termasuk saya sendiri sebagai penduduk di IKN. Data ini akan menjadi salah satu data dasar dalam pembangunan IKN,” ujar Basuki.
Melalui penyerahan produk kerja sama PPIKN 2025 ini, Otorita IKN memastikan seluruh proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dilandaskan pada data yang valid, guna mewujudkan Nusantara sebagai kota masa depan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
