IKNPOS.ID – Dalam langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Komisi II DPR RI menyatakan komitmen dan dukungan penuhnya.
Dukungan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pembangunan IKN yang digelar di Kantor Kemenko 3, IKN, pada Selasa, 11 November 2025.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa peran lembaganya tidak hanya terbatas pada pengawasan.
Tetapi juga sebagai mitra konstruktif bagi pemerintah, khususnya Otorita IKN. Fokus utamanya adalah memastikan kehadiran negara yang nyata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Komisi II DPR RI akan terus menjadi mitra strategis pemerintahan khususnya Otorita IKN dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kami tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra konstruktif agar negara hadir secara nyata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Rifqinizamy.
Ia juga menyatakan keberhasilan pembangunan dan tata kelola pemerintahan harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Bukan sekadar dari banyaknya regulasi yang diterbitkan.
Pembangunan Bertahap dan Berkelanjutan
Dalam rapat tersebut, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, memaparkan secara rinci capaian pembangunan IKN dalam dua tahun terakhir serta langkah-langkah strategis untuk fase pembangunan kedua.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.
Pembangunan IKN berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang menjadi landasan hukum untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan ketepatan waktu.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan cara baru dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bernegara,” ujar Basuki.
“Kami memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target, sebagai wujud nyata menjalankan amanat Presiden untuk membangun pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
