IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat dorongan kuat melalui kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke calon ibu kota Indonesia tersebut.
Kunjungan yang dilakukan selama dua hari, Rabu-Kamis, 19-20 November 2025 ini menegaskan dampak positif pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan serta memastikan keberlanjutan pendanaan agar agenda pembangunan berjalan sesuai target.
Rangkaian kegiatan berlangsung di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan dukungan politik dan anggaran bagi pembangunan IKN. Selain Banggar DPR RI, hadir pula Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, terdiri dari tiga batch pekerjaan. Batch 1 (2025) yang merupakan kontrak tahun tunggal telah mencapai rata-rata progres konstruksi 76% (per-10 November 2025).
Untuk batch 2 (2025–2027), saat ini tengah berlangsung proses kontrak dengan penyedia jasa, dengan progres telah terkontrak 3 paket fisik dan 6 paket manajemen konstruksi (per-10 November 2025). Adapun batch 3 (2026–2028) kini berada pada tahap persiapan tender.
Dari aspek pendanaan, pembangunan IKN mengandalkan tiga skema pembiayaan: APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Per-10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun, meliputi sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).
Sementara itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
