Kebanggaan Jokowi yang Kini Jadi Beban BUMN
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat) merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di era kepemimpinan Jokowi melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
Kereta ini berkecepatan 350 km/jam dan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, diresmikan langsung oleh Jokowi pada 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim.
Namun kini, dua tahun setelah beroperasi, proyek ini menghadapi persoalan besar: utang menumpuk hingga Rp116 triliun dan cost overrun senilai Rp19,54 triliun dari total biaya awal.
Proyek ini dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) perusahaan patungan antara PSBI (60%) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40%).
PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan saham 58,53%, disusul Wijaya Karya, Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Dari total 7,2 miliar dolar AS biaya investasi proyek Whoosh, 75 persen dananya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sedangkan sisanya ditanggung oleh konsorsium pemegang saham.
KAI Akui Utang Whoosh Jadi “Bom Waktu”
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, bahkan menyebut utang proyek Whoosh sebagai bom waktu.
Menurutnya, beban utang tersebut kini menekan keuangan konsorsium BUMN yang tergabung dalam PSBI, terutama PT KAI yang memegang porsi saham terbesar.
“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Laporan keuangan semester I-2025 menunjukkan PSBI menanggung kerugian Rp1,625 triliun, dengan PT KAI menyumbang Rp951,48 miliar di antaranya.
Menkeu Purbaya Tegas Tolak Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menutup utang proyek Whoosh.
Ia menolak usulan yang sempat disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, yang meminta agar utang KCIC bisa ditangani dengan bantuan pemerintah.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi KCIC di bawah Danantara, dan mereka sudah punya manajemen serta dividen sendiri,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan, Danantara telah memperoleh dividen hingga Rp80 triliun dalam setahun, sehingga dianggap cukup mampu mengelola masalah keuangan Whoosh tanpa campur tangan APBN.
“Jangan kita lagi yang tanggung, karena kalau tidak, semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini mau dipisahkan antara swasta dan pemerintah,” tegasnya.