IKNPOS.ID – Warga Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diimbau untuk mewaspadai dampak hujan mulai Minggu, 12 Oktober 2025, hingga 20 Oktober mendatang.
Imbauan ini dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun APT Pranoto Samarinda, guna mewaspadai dampak hujan, karena bisa menyebabkan beberapa hal seperti banjir, jalan licin, sungai meluap, dan lainnya.
“Hujan juga dapat menyebabkan tanah longsor, hingga kemungkinan pohon tumbang karena hujan berpotensi disertai dengan angin kencang dan petir,” kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto BMKG Samarinda, Riza Arian Noor, Minggu, 12 Oktober 2025.
Related Post
Menurutnya, pada prakiraan peluang curah hujan dasarian dua (11-20 Oktober) 2025, secara umum wilayah Kaltim diprediksi mengalami curah hujan kategori sedang antara 50–150 milimeter (mm) dengan peluang hujan lebih dari 70 persen.
Sementara itu, sebagian wilayah Kaltim khususnya bagian timur dan selatan seperti Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, diprakirakan mengalami curah hujan kategori rendah (0–50 mm) dengan peluang hujan antara 60 – 80 persen.
Sedangkan pada prakiraan deterministik curah hujan dasarian dua Oktober 2025, sebagian besar wilayah Provinsi Kaltim diprakirakan mengalami curah hujan kategori menengah (50 – 150 mm).
Namun demikian, sebagian kecil di wilayah Kaltim bagian utara seperti Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang, lantas wilayah timur dan selatan Kaltim diprakirakan mengalami curah hujan kategori rendah antara 20 – 50 mm.
“Untuk prakiraan deterministik sifat hujan dasarian dua Oktober 2025, umumnya wilayah Kaltim akan mengalami sifat hujan kategori normal antara 85 – 115 persen hingga atas normal antara 116 – 150 persen,” katanya.
Ia juga mengungkap hasil pemantauan hari tanpa hujan pada dasarian satu atau 10 hari pertama Oktober 2025, meski secara umum wilayah Kaltim mengalami hujan, namun ada juga dalam beberapa hari tidak terjadi hujan.
Terverifikasi Dewan Pers