IKNPOS.ID – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan ultimatum bagi Hamas untuk menerima 20 poin proposal perdamaian mengenai gencatan senjata di Gaza. Hamas punya waktu hingga akhir pekan untuk menyetujui proposal perdamaian tersebut.
Pada Jumat, 3 Oktober 2025, Trump menggunakan platform media sosialnya, Truth Social, untuk mengecam Hamas. Ia menyebut Hamas sebagai “ancaman yang kejam dan penuh kekerasan” dan mendesak Hamas untuk menerima usulannya.
Ia memperingatkan bahwa kesepakatan harus dicapai sebelum pukul 18.00 Waktu Bagian Timur AS (22.00 GMT) pada Minggu, 5 Oktober 2025, atau Gaza akan menghadapi kekerasan lebih lanjut.
“Jika kesepakatan KESEMPATAN TERAKHIR ini tidak tercapai, NERAKA, yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan melanda Hamas. AKAN ADA PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH DENGAN CARA APAPUN,” tulis Trump dalam postingan panjang 329 kata.
Sebelumnya, pemerintahan Trump telah membahas rencana perdamaian tersebut dengan sekelompok pemimpin Arab dan Muslim pada bulan September di sela-sela Sidang Umum PBB.
Pada awal pekan ini, Trump mengungkap teks lengkap rencana tersebut yang tidak mencakup jalan menuju negara Palestina, sebuah poin perdebatan utama.
Rencana tersebut juga hanya menuntut sedikit dari Israel, yang kampanye militernya di Gaza telah menewaskan lebih dari 66.000 warga Palestina, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak.
Sebuah komisi independen PBB pada bulan September menetapkan bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan kejahatan genosida, yang mengonfirmasi laporan serupa dari para pengamat hak asasi manusia.
Namun, garis besar rencana tersebut memang menetapkan rencana untuk “mengembangkan kembali” Gaza menjadi “zona bebas teror yang terderadikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya”.
Rencana tersebut juga akan mewajibkan Hamas untuk “setuju untuk tidak memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung, tidak langsung, maupun dalam bentuk apa pun”.
Sebagai imbalannya, bantuan akan diizinkan masuk ke Gaza, tempat setengah juta orang dinyatakan menderita kelaparan. Blokade Israel telah mencegah sumber daya yang memadai mencapai warga sipil, sehingga memperparah krisis kelaparan.
