IKNPOS.ID – Insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny menewaskan 54 santri dan menyisakan 13 orang yang masih dalam pencarian. Peristiwa ini memicu sorotan tajam terhadap kelalaian pihak pesantren, pemerintah, dan DPR dalam mengawasi pembangunan.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa struktur bangunan Ponpes Al Khoziny memang kurang memadai.
“Kalau kita bertanya apakah ada kesalahan atau kelalaian, tentu iya. Struktur bangunannya kurang memadai,” kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Oktober 2025.
Marwan menyoroti kelalaian tidak hanya berada pada pihak pesantren. Pemerintah dan DPR juga dinilai lalai dalam memberikan pengawasan.
“Kami membiarkan pesantren membangun sendiri tanpa pengawasan dan panduan yang jelas, termasuk terkait IMB,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya pelajaran dari peristiwa ini dan mendorong agar proses perizinan pembangunan pesantren dapat lebih mudah dan transparan. Menurut Marwan, banyak pesantren membangun mandiri karena merasa sulit memperoleh izin resmi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan evakuasi dan pembersihan puing Ponpes Al Khoziny selesai pada Senin 6 Oktober 2025. Saat ini, proses pembersihan telah mencapai 75%, dan evakuasi korban disiarkan secara langsung selama 24 jam untuk memberikan transparansi kepada keluarga dan masyarakat.
“Kami menargetkan hari ini proses evakuasi selesai. Basarnas dan pihak Kodim telah mengatur jadwal pencarian korban.” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan.
Berdasarkan data sementara, 54 santri tewas akibat runtuhnya bangunan, sementara 13 orang lainnya masih dalam pencarian. Tragedi ini menyoroti urgensi pengawasan pembangunan pesantren dan standar keselamatan yang harus ditegakkan agar kejadian serupa tidak terulang.
