Terlibat Korupsi, 9 Jenderal Top Terancam Hukuman Berat

IKNPOS.ID – Sebanyak 9 jenderal diselidiki karena diduga terlibat korupsi. Para petinggi militer itu terancam hukuman berat. Tapi ini bukan di Indonesia. Kasus ini terjadi di China.

Dari 9 jenderal yang diselidiki itu, ada figur yang sangat berkuasa: He Weidong. Dia adalah  Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC).  Jenderal nomor dua di hirarki militer.

Selain itu, mantan kepala departemen kerja politik militer, Miao Hua, juga turut terseret dalam perkara ini.

Langkah ini menegaskan kembali kampanye anti-korupsi Presiden China Xi Jinping yang tak pandang bulu. Bahkan menyasar eselon tertinggi militer negara tersebut.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Zhang Xiaogang, menyampaikan tindakan tegas ini menunjukkan tekad kuat partai.

“Hukuman berat terhadap He Weidong, Miao Hua dan lainnya sekali lagi menunjukkan tekad teguh Komite Sentral Partai dan CMC untuk gigih dalam memerangi korupsi,” tegas Zhang Xiaogang, dilansir AFP pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Xi Jinping Bersihkan Rival Politik

Sejak mengambil alih kekuasaan lebih dari satu dekade lalu, Presiden Xi Jinping menjadikan pemberantasan korupsi di semua tingkatan sebagai prioritas utama.

Ia menyebut korupsi sebagai “ancaman terbesar” bagi kelangsungan Partai Komunis.

Fokus Kampanye Anti-Korupsi Xi Jinping

• Prioritas Utama: Korupsi menjadi fokus utama sejak Xi berkuasa.
• Ancaman Eksistensial: Disebut sebagai “ancaman terbesar” bagi Partai Komunis.
• Sifat Kasus: “Perang melawan korupsi tetap serius dan kompleks.”

Kebijakan ini dinilai sebagai alat yang efektif bagi Xi Jinping untuk membersihkan dan menyingkirkan rival politik yang mungkin mengancam konsolidasi kekuasaannya.

Pengumuman investigasi besar-besaran ini tidak muncul secara kebetulan. Informasi ini dirilis hanya beberapa hari sebelum Partai Komunis China dijadwalkan mengadakan pertemuan penting yang dikenal sebagai “pleno keempat” pada hari Senin mendatang.

Pertemuan pleno ini sangat krusial. Karena akan berfokus pada perencanaan ekonomi lima tahun yang akan berakhir pada tahun 2030.