IKNPOS.ID – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), kini terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa RK akan dipanggil untuk diperiksa, namun waktu pastinya masih menunggu koordinasi penyidik.
“Pasti akan diperiksa, tetapi pemanggilan sepenuhnya kewenangan penyidik. Mereka menyesuaikan jadwal agar penyidikan kasus lain tidak terganggu,” kata Setyo di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin 6 Oktober 2025.
Penyelidikan Aliran Dana
Related Post
Selain rumah RK yang telah digeledah, KPK menelusuri aliran dana yang diduga terkait kasus BJB. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa penelusuran tidak hanya menyasar keluarga RK, tetapi juga harta kekayaan dan arus kas terkait transaksi keuangan.
Salah satu hasil temuan KPK adalah pembelian mobil Mercedes-Benz milik BJ Habibie oleh RK melalui putranya, Ilham Habibie, dengan sistem cicilan. Uang cicilan yang sudah disetor akhirnya dikembalikan ke KPK, sehingga mobil Mercy tersebut dikembalikan. Ilham menyatakan bahwa pembayaran mobil tersebut belum lunas dan ia tidak mengetahui sumber dana yang digunakan RK.
Tersangka dan Kerugian Negara
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus BJB, termasuk Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB, Widi Hartono (Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB), serta tiga pihak swasta: Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.
Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar dan digunakan untuk kebutuhan nonbujeter. Meski tersangka belum ditahan, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah mereka keluar negeri selama enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan penyidikan.
KPK menegaskan proses penyidikan terus berjalan, termasuk pemanggilan RK untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatannya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi dan transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah.
Terverifikasi Dewan Pers