Resmi! Begini Perbedaan Hak Cuti PNS dan PPPK di Tahun 2025, Cek Penjelasan BKN

IKNPOS.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki hak cuti yang diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Meskipun sama-sama ASN, ternyata ada perbedaan mendasar dalam hak cuti antara keduanya, terutama dalam hal cuti besar, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting.

Kebijakan ini tertuang dalam sejumlah regulasi, antara lain:

Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Peraturan BKN No. 17 Tahun 2021 tentang Manajemen ASN

Peraturan BKN No. 7 Tahun 2022 tentang Hak Cuti PPPK

Pemahaman tentang hak cuti ini sangat penting, agar ASN dapat mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sekaligus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

1. Cuti Tahunan: Hak Dasar untuk Semua ASN Baik PNS maupun PPPK berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja setiap tahun.

Syaratnya, mereka harus sudah bekerja minimal satu tahun penuh di instansi terkait.

Cuti tahunan ini dapat digunakan untuk liburan, urusan keluarga, atau keperluan pribadi lainnya.

Menariknya, hak cuti ini tidak bisa dihapus, tetapi bisa ditunda atau digabung dengan tahun berikutnya bila tidak digunakan karena kepentingan dinas.

“Cuti tahunan adalah hak dasar bagi setiap ASN, termasuk PPPK, untuk menjaga keseimbangan antara kinerja dan kesejahteraan pribadi,” tulis BKN dalam panduannya.

2. Cuti Besar: Hanya untuk PNS Salah satu perbedaan paling mencolok antara PNS dan PPPK terletak pada cuti besar. Cuti besar hanya diberikan kepada PNS yang telah memiliki masa kerja minimal lima tahun secara terus-menerus.

Biasanya, cuti besar dimanfaatkan untuk ibadah haji, istirahat panjang, atau urusan pribadi jangka panjang.

Durasi cuti besar: 3 bulan

Syarat: Sudah bekerja minimal 5 tahun

Keterangan khusus: Cuti haji tidak mensyaratkan masa kerja 5 tahun

Sementara itu, PPPK tidak memiliki hak cuti besar karena sistem kerja mereka berbasis kontrak. Meski begitu, PPPK tetap bisa mengajukan cuti tahunan atau cuti sakit bila diperlukan.

3. Cuti Sakit: Ada Perbedaan Durasi Ketentuan cuti sakit juga berbeda antara PNS dan PPPK.

Untuk PNS: PNS dapat mengambil cuti sakit maksimal 6 bulan dengan surat keterangan dokter. Jika setelah 6 bulan masih belum pulih, dapat diperpanjang hingga 1 tahun dengan rekomendasi dokter pemerintah.

Untuk PPPK: PPPK hanya diberi hak cuti sakit selama 30 hari kerja dan tetap wajib menyertakan surat keterangan medis.

Artinya, PNS mendapat perlindungan kesehatan yang lebih panjang, sedangkan PPPK memiliki batas waktu lebih pendek sesuai kontrak kerja mereka.

4. Cuti Melahirkan: Hak Setara untuk PNS dan PPPK Dalam hal cuti melahirkan, baik PNS maupun PPPK memiliki hak yang sama. Keduanya berhak atas cuti selama 3 bulan penuh, untuk anak pertama hingga anak ketiga.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung kesetaraan gender dan perlindungan bagi ibu bekerja di lingkungan ASN.

5. Cuti Karena Alasan Penting: Khusus untuk PNS Bagi PNS, terdapat hak cuti khusus yang disebut Cuti Karena Alasan Penting (CAP). Jenis cuti ini diberikan untuk situasi mendesak seperti:

Keluarga inti (orang tua, suami/istri, anak) sakit keras atau meninggal dunia

Menikah atau menghadiri pernikahan keluarga inti

Bencana alam atau keadaan darurat lainnya

Namun, untuk PPPK, cuti karena alasan penting tidak diatur secara khusus. Jika menghadapi keadaan serupa, PPPK harus menggunakan jatah cuti tahunan mereka.

6. Cuti Bersama: Hak yang Sama untuk Semua ASN Baik PNS maupun PPPK mendapatkan cuti bersama sesuai keputusan pemerintah pusat. Cuti ini biasanya ditetapkan pada hari besar keagamaan atau libur nasional, seperti Idul Fitri, Natal, atau Tahun Baru.

Menariknya, cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan masing-masing ASN.

7. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN): Hanya untuk PNS PNS memiliki satu jenis cuti tambahan yang tidak dimiliki PPPK, yaitu Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). CLTN dapat digunakan untuk keperluan seperti:

Melanjutkan pendidikan

Mengurus keluarga

Menyelesaikan urusan pribadi yang tidak bisa dilakukan dengan cuti tahunan

Selama CLTN, PNS tidak menerima gaji dan tunjangan, namun status kepegawaiannya tetap aman.

PPPK tidak memiliki hak ini karena status mereka kontraktual dan berbatas waktu.

Regulasi dan Implikasi Hukum Perbedaan hak cuti ini menegaskan dua status kepegawaian ASN yang berbeda secara hukum dan administratif.

PNS memiliki status tetap, sehingga mendapatkan hak cuti yang lebih luas.

PPPK memiliki status kontrak jangka tertentu, sehingga hak cutinya lebih terbatas namun tetap dijamin undang-undang.

Semua aturan ini merujuk pada Peraturan BKN dan PermenPAN-RB terbaru, yang bertujuan menciptakan sistem kepegawaian lebih fleksibel dan adil sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing ASN.