IKNPOS.ID – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini tidak perlu bingung lagi soal hak cuti kerja tahunan.
Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2022, setiap PPPK yang sudah bekerja minimal 1 tahun penuh berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari kerja.
Namun, bagaimana jika cuti itu tidak pernah diambil? Apakah bisa hangus atau justru bisa ditabung untuk tahun berikutnya?
Dalam tayangan di kanal YouTube BKN bertajuk ASNPelayanPublik, petugas BKN menjelaskan bahwa cuti tahunan PPPK bisa diakumulasikan hingga dua tahun berikutnya, dengan jumlah maksimal 24 hari kerja.
“PPPK yang sudah memiliki masa kerja minimal 1 tahun berhak memiliki masa cuti tahunan berjumlah 12 hari kerja setiap tahunnya.
Jika tidak digunakan selama 2 tahun atau lebih, maka cutinya bisa digunakan untuk tahun berikutnya, paling lama 24 hari kerja, termasuk hak cuti tahun berjalan,” jelas petugas BKN dalam tayangan tersebut.
Contoh Perhitungan Akumulasi Cuti Tahunan PPPK
BKN memberikan contoh yang cukup mudah dipahami. Misalnya, seorang PPPK sudah bekerja sejak 2023 namun belum pernah mengambil cuti tahunan sejak saat itu.
Maka pada tahun 2025, pegawai tersebut memiliki total cuti sebanyak 24 hari kerja, yang terdiri dari:
-
6 hari kerja dari tahun 2023,
-
6 hari kerja dari tahun 2024,
-
12 hari kerja dari tahun 2025.
Namun, akumulasi ini tidak bisa lebih dari 24 hari kerja, dan penggunaannya tetap harus disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (Pyb). Selain itu, pengajuan cuti wajib dilakukan secara tertulis.
Jenis-Jenis Cuti Lain untuk PPPK
Selain cuti tahunan, PPPK juga mendapat beberapa jenis cuti lain yang diatur dalam peraturan yang sama, di antaranya:
-
Cuti sakit, dengan durasi sesuai rekomendasi dokter.
-
Cuti melahirkan, maksimal 3 bulan untuk 3 anak pertama.
-
Cuti khusus, maksimal 6 hari kerja untuk alasan mendesak seperti pernikahan anak, anggota keluarga meninggal dunia, atau urusan pribadi penting lainnya.
Dengan begitu, hak cuti PPPK sebenarnya cukup lengkap dan fleksibel, selama digunakan sesuai aturan dan diajukan dengan prosedur resmi.
