IKNPOS.ID – Gelombang kasus keracunan yang diduga berasal dari menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan.
Dalam periode satu minggu terakhir, korban baru yang berjatuhan nyaris menembus angka 2.000 orang, dengan lonjakan kasus tertinggi tercatat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Data yang dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per periode 6 hingga 12 Oktober 2025 mencatat adanya 1.084 korban baru keracunan MBG di berbagai daerah. Sementara itu, laporan dari pekan sebelumnya mencatat kasus yang lebih tinggi, yaitu 1.833 korban baru dalam sepekan.
Related Post
Angka ini secara rata-rata mingguan sudah jauh melampaui rata-rata kasus pada bulan sebelumnya.
Dengan penambahan ini, total akumulasi korban keracunan MBG sejak awal program hingga 12 Oktober 2025 telah mencapai 11.566 orang.
NTT Menjadi Titik Panas Baru
Meskipun secara akumulasi keseluruhan kasus keracunan terbanyak masih berada di Jawa Barat, laporan mingguan terbaru menunjukkan adanya pergeseran titik panas kasus. Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat jumlah korban mingguan tertinggi.
Statistik Korban Keracunan MBG Periode 6-12 Oktober 2025 (Menurut JPPI):
- Nusa Tenggara Timur (NTT) 384 korban
- Jawa Tengah 347 korban
- Kalimantan Selatan 130 korban
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut lonjakan tajam di NTT dan masuknya Kalimantan Selatan sebagai provinsi baru terdampak sebagai bukti bahwa penyebaran kasus semakin luas dan tidak terkendali.
“Ini bukan lagi sekadar kelalaian operasional, ini adalah krisis sistemik. Program yang digulirkan dengan anggaran triliunan ini justru mengabaikan keselamatan penerima manfaat, terutama di daerah-daerah yang seharusnya paling diuntungkan,” ujar Ubaid dalam keterangan yang diterima Disway.id, Senin 13 Oktober 2025.
Pemerintah Didesak Lakukan Moratorium
Melihat eskalasi korban yang terus bertambah setiap minggunya, masyarakat sipil dan pakar mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium (penghentian sementara) program MBG.
Terverifikasi Dewan Pers