Disesuaikan dengan Jumlah PNS Pensiun dan Program Presiden
Selain perhitungan kebutuhan instansi, Rini menegaskan bahwa jumlah PNS yang akan pensiun juga menjadi faktor penting dalam menentukan formasi CPNS 2026.
Pemerintah harus menyesuaikan rekrutmen dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang akan berjalan di masa mendatang.
“Kan mungkin tahun ini ada program kelas yang MBG, sekolah rakyat segala macam. Tahun depan mungkin ada yang pensiun kalau misalnya gitu kan, kita harus sesuaikan,” ungkapnya.
Related Post
Karena itu, hingga saat ini Kemenpan RB belum menetapkan angka pasti untuk kuota CPNS 2026, sebab proses perhitungan masih terus berjalan bersama Kementerian Keuangan dan BKN.
CPNS 2026 Tetap Buka Kuota untuk Fresh Graduate
Selain mempertimbangkan peserta magang, pemerintah juga memastikan formasi CPNS 2026 akan tetap terbuka bagi para fresh graduate.
Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan regenerasi di tubuh ASN dan menghadirkan energi baru dalam birokrasi.
“Kita juga akan buka untuk lulusan baru, karena ASN butuh penyegaran,” ujar Rini.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh formasi tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
Setiap penerimaan ASN adalah komitmen jangka panjang yang berdampak hingga puluhan tahun ke depan.
“Karena kita juga harus memperhatikan kemampuan keuangan negara. Karena kan ada yang sudah diangkat, ada yang pensiun, dan segala macam. Kita harus hitung juga nih. Kan hitungnya itu untuk 30 tahun ke depan,” kata Rini.
Reformasi Birokrasi dan Meritokrasi ASN
Langkah pemerintah untuk mengintegrasikan pengalaman magang dalam seleksi CPNS sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan meritokrasi ASN.
Dengan memberikan nilai tambah bagi peserta magang, pemerintah mendorong sistem yang lebih terbuka, adil, dan menghargai pengalaman kerja nyata.
Jika diterapkan, kebijakan ini juga bisa menjadi pendorong bagi mahasiswa dan lulusan baru untuk lebih aktif mencari pengalaman magang di instansi pemerintah, karena peluang mereka untuk lolos CPNS akan meningkat.
Terverifikasi Dewan Pers