IKNPOS.ID – Kabar baik datang bagi para peserta magang nasional! Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang untuk memberikan skema poin tambahan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 bagi mereka yang memiliki pengalaman magang di instansi pemerintahan.
Kebijakan ini tengah dalam tahap pembahasan internal dan diharapkan menjadi salah satu inovasi seleksi ASN yang lebih adil dan meritokratis.
Magang Nasional Bisa Jadi Nilai Tambah di Seleksi CPNS 2026
Menteri PANRB Rini Widyanti mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan peserta magang nasional memperoleh nilai atau poin tambahan dalam proses seleksi CPNS mendatang.
Related Post
“Ya bisa jadi tergantung nanti kita bikin persyaratannya. Jadi anak-anak ini misalnya yang pernah magang itu akan mendapatkan poin berapa,” ujar Rini di Jakarta, dikutip Senin (20/10/2025).
Rini menambahkan, konsep ini masih bersifat wacana dan belum menjadi keputusan final. Namun, ide tersebut dinilai positif karena memberikan penghargaan bagi mereka yang telah memiliki pengalaman kerja langsung di pemerintahan.
“Misalnya seperti itu, bisa saja gitu kan di dalam persyaratannya. Tapi saya belum melihat kebijakan seperti itu,” katanya menambahkan.
Mekanisme Poin Magang, Mengacu pada Skema PPPK
Menurut Rini, sistem semacam ini sebenarnya sudah diterapkan lebih dulu pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam skema PPPK, pengalaman kerja sering menjadi faktor penentu dalam seleksi akhir.
“Itu biasanya kalau yang P3K itu begitu. Yang PPPK ini dia sudah punya pengalaman. PPPK itu PKWT,” jelasnya.
Artinya, bagi peserta magang nasional, peluang untuk memperoleh pengakuan pengalaman kerja sebagai poin tambahan bisa saja menjadi kebijakan baru yang akan memperkaya sistem seleksi CPNS 2026.
Pemerintah Masih Hitung Kebutuhan Kuota Formasi CPNS 2026
Rini mengungkapkan bahwa saat ini Kemenpan RB masih dalam tahap menghitung kebutuhan formasi CPNS 2026.
Perubahan struktur kabinet dan organisasi baru membuat proses perhitungan ini memerlukan waktu dan kehati-hatian.
“Sekarang kita baru ada perubahan organisasi itu memang harus dihitung lagi, strateginya masing-masing saya harus tahu dulu. Mereka kan harus stabil dulu nih,” ujarnya.
Beberapa kementerian dan lembaga disebut sudah mengajukan permintaan formasi baru.
Namun, Kemenpan RB masih mengumpulkan data menyeluruh agar distribusi kuota CPNS 2026 tetap proporsional dan sesuai kebutuhan nasional.
“Jadi memang itu harus dihitung biar mereka stabil dulu dengan ini, kemudian mereka sudah bisa menghitung untuk sisa empat tahun depan, termasuk tahun 2026,” jelasnya.
Terverifikasi Dewan Pers