IKNPOS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kini dipimpin oleh Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan setelah merilis daftar 15 daerah dengan dana APBD terbesar yang tersimpan di bank.
Salah satu daerah yang masuk dalam daftar tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, yang disebut memiliki simpanan hingga Rp4,17 triliun dalam bentuk deposito.
Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menepis tudingan tersebut dengan tegas. Ia menyebut pernyataan Menkeu Purbaya tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan opini negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari KOMPAS.com, Selasa (21/10/2025).
Polemik Daerah Simpan Dana di Bank
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap banyak daerah yang disebut menahan belanja dan menaruh uangnya di bank alih-alih menggunakannya untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, hal ini memperlambat realisasi belanja dan berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Dedi Mulyadi menilai tudingan itu terlalu menyamaratakan semua daerah tanpa melihat kondisi fiskal dan kinerja riil di lapangan.
“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik. Bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangannya dengan baik,” jelas Dedi.
Ia menambahkan, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal. Sebagian besar justru berusaha mempercepat realisasi belanja agar manfaat program bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
Desak Pemerintah Pusat Buka Data ke Publik
Untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi liar, Dedi Mulyadi meminta agar Kementerian Keuangan membuka data secara terbuka ke publik.
“Tentunya ini adalah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak mampu mengelola keuangannya,” tutur Dedi.
Ia menegaskan, keterbukaan data penting agar masyarakat bisa menilai secara objektif daerah mana yang benar-benar menahan dana, dan mana yang sudah menjalankan fungsi fiskal dengan baik.
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito. Hal ini penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” tambahnya.
