Eko menambahkan, sinergi antara BNI dan Badan Bank Tanah juga menjadi bagian dari dukungan BNI terhadap program perumahan nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketersediaan lahan yang legal dan terkelola baik akan mempercepat penyediaan hunian layak serta mendukung pemerataan pembangunan.
“Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar Eko.
Dukungan Konkret untuk Pemanfaatan Lahan Daerah
Dalam rangkaian kegiatan forum, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Desa Kutuh untuk pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi di Bali yang akan dikembangkan menjadi kawasan penunjang pariwisata.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk optimalisasi lahan negara dalam pengembangan ekosistem industri kelapa berkelanjutan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tonja menyambut baik sinergi tersebut dan menilai bahwa kerja sama lintas sektor seperti ini sangat penting untuk membuka potensi investasi daerah.
“Ini merupakan one stop solution. Badan Bank Tanah menyediakan lahan, pemerintah daerah memfasilitasi perizinan, dan BNI siap mendukung pembiayaan. Dengan kolaborasi seperti ini, lahan tidur bisa dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Sherly.
Sinergi antara BNI, Badan Bank Tanah, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan investasi, mempercepat pemanfaatan aset negara yang strategis, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
