IKNPOS.ID – Reformasi birokrasi di Indonesia kini memasuki babak baru dengan kehadiran skema PPPK Paruh Waktu 2025, yang menjadi harapan baru bagi ribuan tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah.
Melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah secara resmi menetapkan mekanisme dan persyaratan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam status paruh waktu (part-time).
Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, merit sistem, dan keadilan bagi tenaga non-ASN yang selama ini berperan besar dalam pelayanan publik.
Related Post
Jembatan bagi Honorer yang Belum Terakomodasi
Skema PPPK Paruh Waktu dirancang sebagai jembatan bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi ASN dalam seleksi CPNS atau PPPK 2024.
Mereka yang sudah mengikuti seleksi tetapi gagal mendapatkan formasi kini masih memiliki peluang bekerja secara resmi dalam kerangka ASN, meskipun dengan durasi kerja yang lebih terbatas.
Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa penerapan sistem baru ini harus bersih, transparan, dan berdasarkan prinsip merit, sehingga tidak ada lagi praktik titipan atau intervensi yang merugikan tenaga profesional.
5 Syarat Mutlak PPPK Paruh Waktu 2025
Berdasarkan Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 serta penjelasan resmi dari Kementerian PANRB dan BKN, terdapat lima syarat utama yang wajib dipenuhi calon PPPK Paruh Waktu agar bisa diangkat secara sah.
Terdaftar di Database BKN sebagai Tenaga Non-ASN
Syarat pertama dan paling mendasar: calon PPPK Paruh Waktu harus sudah tercatat dalam pangkalan data BKN.
Tanpa status tersebut, instansi tidak bisa mengusulkan nama calon ke pemerintah pusat. Jadi, pastikan data Anda benar-benar sudah masuk dalam data non-ASN resmi BKN.
Pernah Mengikuti Seleksi CPNS atau PPPK 2024
Kebijakan ini ditujukan untuk mereka yang sudah berpartisipasi dalam seleksi ASN tahun 2024, tetapi belum memperoleh formasi.
Mereka yang masuk kategori “gagal terisi formasi” akan diberi kesempatan baru melalui jalur PPPK Paruh Waktu 2025.
Terverifikasi Dewan Pers