IKNPOS.ID – Belakangan marak kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
YLKI menilai fenomena tersebut menjadi indikator kuat bahwa program ini belum siap dilaksanakan secara matang dan berpotensi membahayakan masyarakat penerima manfaat.
Ketua YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi hingga mengaudit program MBG.
“Akhir-akhir ini kejadian keracunan akibat MBG sering bergulir. Tentu ini menjadi catatan penting untuk pembenahan program MBG ke depan yang memenuhi prinsip keamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi konsumen,” katanya kepada disway.id, Jumat 26 September 2025.
YLKI Desak Evaluasi Program MBG
YLKI menyebut terdapat sejumlah langkah penting yang harus segera ditempuh pemerintah, di antaranya:
Melakukan pelatihan dan penetapan standar higiene sanitasi pada sarana dan prasarana dapur.
Memastikan kehalalan food tray yang digunakan. Jika terbukti tidak terjamin, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif.
Memperketat standar keamanan pangan sebagai hak mutlak penerima manfaat MBG.
Melakukan audit menyeluruh terhadap standar dapur dan makanan dari hulu hingga hilir.
Membuka ruang pengaduan masyarakat agar keluhan bisa dijadikan bahan evaluasi kebijakan.
Lebih jauh, YLKI juga mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab penuh terhadap kerugian atau dampak kesehatan yang dialami masyarakat akibat program MBG.
Potensi Penghentian Sementara
YLKI bahkan menilai perlu adanya opsi penghentian sementara program MBG apabila pembenahan tidak dilakukan secara serius.
“Jika tidak dilakukan perbaikan secara komprehensif, maka MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat, dengan risiko meningkatnya angka kesakitan,” ujarnya.
Tuntutan Akuntabilitas Pemerintah
Menurut YLKI, pemerintah tidak boleh abai dan harus hadir dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh makanan yang aman, sehat, dan layak.
