IKNPOS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali jadi perbincangan hangat.
Bukan karena prestasi, melainkan karena sederet masalah yang mengiringi implementasinya.
Mulai dari kasus keracunan massal ribuan siswa, dugaan tata kelola dapur yang amburadul, hingga serapan anggaran yang dinilai jauh di bawah target.
Kondisi ini membuat munculnya wacana relokasi anggaran MBG ke program lain jika serapan tidak juga dipercepat.
Menkeu Purbaya Beri Ultimatum: Oktober Jadi Batas Akhir
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya serius mengawasi jalannya anggaran MBG.
Hingga awal September 2025, realisasi MBG hanya mencapai Rp13,2 triliun atau sekitar 18,6% dari total pagu Rp71 triliun.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan penyerapannya hanya segitu, ya uangnya akan kita tarik. Kita sebar ke program lain atau untuk mengurangi defisit dan utang,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (19/9/2025).
Dia menambahkan, tim Kemenkeu bahkan siap turun langsung membantu mempercepat penyerapan. Namun, jika tetap lambat, maka relokasi anggaran MBG tidak bisa dihindari.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merestui rencana ini. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tapi juga memberi “stick and carrot” alias hukuman sekaligus insentif agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih serius menggenjot program ini.
KSP Dukung Relokasi: Jangan Biarkan Anggaran Dormant
Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mendukung penuh langkah Menkeu. Menurutnya, anggaran besar yang menganggur sama sekali tidak ada gunanya.
“Kalau sudah dianggarkan lalu nggak turun, apalagi jumlahnya besar, itu sama saja dananya dormant. Jadi harus didistribusikan ke program lain yang lebih produktif,” kata Qodari saat menghadiri acara DGVeRS di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Qodari menilai, langkah ini sejalan dengan strategi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan efisiensi anggaran.
