IKNPOS.ID – Kabar gembira buat kamu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang membawa angin segar bagi jutaan pegawai ASN di Indonesia.
Dalam aturan baru ini, PNS dan PPPK berhak mendapatkan 7 penghargaan dan pengakuan yang mencakup aspek finansial dan nonfinansial. Artinya, hak ASN tidak hanya sebatas gaji pokok, tetapi juga bentuk perlindungan dan pengakuan lain yang lebih komprehensif.
Related Post
Buat kamu yang penasaran, yuk kita bahas satu per satu isi penting dari UU ASN terbaru!
7 Hak dan Penghargaan untuk PNS dan PPPK
Dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, ada tujuh komponen penghargaan dan pengakuan yang wajib diberikan kepada pegawai ASN. Berikut daftarnya:
1. Penghasilan berupa gaji dan upah
Ini adalah hak dasar ASN. Gaji PNS dan PPPK diberikan sesuai golongan, masa kerja, dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Selain gaji pokok, ada juga tunjangan yang melekat.
2. Penghargaan berbasis motivasi (finansial dan nonfinansial)
ASN bisa mendapatkan penghargaan berupa bonus kinerja, penghargaan atas prestasi, hingga apresiasi nonmateril seperti piagam, tanda jasa, atau penghargaan publik.
3. Tunjangan dan fasilitas jabatan maupun individu
Hak ini mencakup tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, hingga fasilitas yang mendukung pekerjaan. Contohnya: kendaraan dinas, rumah dinas, atau fasilitas kerja lainnya.
4. Jaminan sosial yang komprehensif
ASN berhak mendapatkan jaminan sosial layaknya pekerja pada umumnya, bahkan lebih luas. Ada lima jenis jaminan sosial yang dijamin undang-undang:
Jaminan kesehatan
Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan kematian
Jaminan pensiun
Jaminan hari tua
Ini membuat ASN punya perlindungan jangka pendek sekaligus jangka panjang.
5. Lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif
Tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik. Lingkungan kerja ASN diatur agar mendukung produktivitas, kesehatan mental, serta hubungan kerja yang harmonis.
Terverifikasi Dewan Pers