Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta per Bulan bagi Anggota DPR Resmi Dihentikan

IKNPOS.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggotanya, mulai 31 Agustus 2025. Langkah ini disebut sebagai respons terhadap gelombang aspirasi masyarakat yang terangkum dalam "17+8 Tuntutan Rakyat." Keputusan penting ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi-fraksi yang digelar pada Kamis, 4 September 2025. "Poin pertama, satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI perhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025," ujar Dasco dalam konferensi pers menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, Jumat 5 September 2025. Selain menghentikan tunjangan perumahan, DPR juga memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran lainnya. Di antaranya, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri serta pemangkasan berbagai fasilitas anggota DPR. "Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja keluar negeri DPR RI perhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan," lanjut Dasco. Tak hanya itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap biaya-biaya rutin seperti langganan, listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi. "DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi melibuti biaya langganan A, daya listrik dan B, biasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," tegasnya. Diketahui, Tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan menjadi sorotan tajam publik setelah pernyataan beberapa anggota DPR yang menyebut angka tersebut sebagai hal yang wajar. Pernyataan tersebut memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah, yang menuntut dihapusnya tunjangan tersebut dan reformasi menyeluruh terhadap gaya hidup mewah para wakil rakyat. Situasi protes di sejumlah daerah memanas hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto memanggil delapan ketua umum partai politik ke Kompleks Istana Kepresidenan pada 31 Agustus 2025 untuk membahas gelombang aspirasi publik yang terus meningkat. "Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Presiden Prabowo. Fajar Ilman

Raja Ampat Raih Penghargaan Wisata Populer di Disway Awards 2025

BSN Siapkan Dapur Umum di Aceh

Solidaritas Terus Mengalir, PIS Salurkan Bantuan untuk Warga Aceh Tamiang

Jasa Marga Umumkan Perubahan Susunan Pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Esnoe Wardhana

Related Posts

Raja Ampat Raih Penghargaan Wisata Populer di Disway Awards 2025

BSN Siapkan Dapur Umum di Aceh

Solidaritas Terus Mengalir, PIS Salurkan Bantuan untuk Warga Aceh Tamiang

Pakar Hukum UI Sebut Penetapan Nadiem sebagai Tersangka Sudah Sesuai Hukum

Waspada Serangan Jantung: Gejala Tersembunyi dan Langkah Pencegahan Efektif

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Dubes Belgia Kunjungi Proyek Strategis IKN, Buka Peluang Kerja Sama Internasional

Raja Ampat Raih Penghargaan Wisata Populer di Disway Awards 2025

BSN Siapkan Dapur Umum di Aceh

Pasca Geledah Kampung Ambon, Tiba-tiba Muncul Isu Kepala BNN Suyudi Ario Seto – Shandy Aulia