Alamat rumah-rumah anggota DPR beredar di medsos. Jam tangan mahal apa saja yang mereka miliki juga di-posting di medsos. Sekalian dengan harganya: ada yang sampai delapan miliar rupiah –satu alroji.
Di Surabaya agak aneh sendiri: sasarannya Gedung Grahadi, ”istana” Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Bukan DPRD.
“Kenapa di Jatim sasarannya gubernur?” tanya saya ke seorang aktivis terkemuka.
Related Post
“Tanya ke Muhammad Sholeh. Ia yang tahu,” jawabnya.
Sholeh adalah aktivis kawakan Surabaya. Ia tokoh PRD –di akhir kekuasaan Presiden Soeharto: Partai Rakyat Demokratik. Sholeh lantas jadi pengacara. Sambil tetap merangkap sebagai aktivis.
“Cak Sholeh, di tempat lain sasarannya kan DPRD. Kenapa di Jatim sasarannya gubernur?”
“Di Jatim terasa aneh Pak. Tapi jawabnya sebenarnya sederhana. Gubernur menolak tuntutan warga soal pembebasan tunggakan pajak kendaraan sepeda motor,” ujar Sholeh.
Tuntutan itu memang ramai disuarakan di Jatim. Yakni sejak di Jabar Kang Dedi Mulyadi membebaskan tunggakan pajak kendaraan. Khofifah terus dibanding-bandingkan dengan KDM –orang Jatim pun menyukai KDM.
“Ada yang bilang Cak Sholeh yang menggerakkan demo pembakaran gedung Grahadi itu,” kata saya kepadanya.
“Tidak betul sama sekali. Demo yang saya gerakkan baru akan terjadi tanggal 3 September lusa,” katanya. Yakni demo soal pembebasan tunggakan pajak kendaraan, soal maraknya pungli di sekolah negeri, dan soal penuntasan kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim.
Sudah lama saya tidak diskusi dengan Sholeh. Status fotonya di WA berubah. Lebih santai. Ia duduk berselonjor di atas tempat tidur.
Saya zoom foto Sholeh. Obat rindu. Terlihatlah: ternyata sprei kasurnya merek Louis Vuitton (LV). Saya pun menggodanya: “Anda sudah berubah. Sprei saja sudah Louis Vuitton,” kata saya.
“Itu KW,” jawab Sholeh. “Belum mampu beli yang ori,” tambahnya.
“Tunggu setelah jadi anggota DPR?” goda saya lagi.
Jawabnya terlalu serius: “Justru kalau jadi anggota DPR harus sederhana. Kan disorot publik”.
Dengan bantahan Sholeh itu berarti demo besar bakar Grahadi itu sama: tanpa ada organisasi di belakangnya. Juga tanpa nama pemimpin sentralnya.
Terverifikasi Dewan Pers