IKNPOS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini tengah menuai sorotan tajam.
Pasalnya, beberapa waktu terakhir muncul kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah, salah satunya di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat.
Kasus yang terjadi di Cipongkor bahkan tercatat hingga ratusan korban. Pada Senin (22/9), sebanyak 411 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Peristiwa serupa kembali terulang pada Rabu (24/9/2025), sehingga menimbulkan desakan dari berbagai pihak agar program ini dievaluasi total, bahkan dihentikan sementara.
Namun, pemerintah menegaskan program MBG tetap berjalan, meski evaluasi menyeluruh tetap dilakukan.
Wamensesneg Juri Ardiantoro: Tidak Perlu Dihentikan Total
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjawab langsung desakan publik. Ia menyebut pemerintah mendengar aspirasi, tetapi menghentikan program MBG secara total bukanlah pilihan.
“Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara juga ada. Tapi sambil jalan kita perbaiki, tidak perlu menghentikan secara total,” ujar Juri, Rabu (24/9/2025).
Menurut Juri, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program sambil memperbaiki sistem yang masih lemah. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang.
Arahan Presiden Prabowo dan Peran BGN
Juri menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat mitigasi risiko. Hal ini penting agar distribusi dan kualitas makanan dari program MBG benar-benar aman dikonsumsi siswa.
“Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar,” tegasnya.
Muhaimin Iskandar: Tidak Ada Rencana Penyetopan
Sikap pemerintah juga diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Menurutnya, sejauh ini belum ada rencana menghentikan program MBG.
“Tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada,” kata Ketua Umum PKB itu.
Muhaimin menekankan bahwa evaluasi tetap dilakukan, khususnya terkait dugaan keracunan. Ia meminta BGN bekerja serius menuntaskan masalah yang muncul di lapangan.
