Prabowo Restui Relokasi Anggaran MBG, Menkeu Purbaya: Kalau Lambat, Kita Tarik Uangnya!

IKNPOS.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini sedang disorot tajam.

Pasalnya, sejumlah persoalan mulai dari kasus keracunan massal, dugaan tata kelola yang bermasalah, hingga rendahnya serapan anggaran membuat pemerintah membuka opsi relokasi anggaran MBG.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bila serapan anggaran MBG tidak menunjukkan perkembangan signifikan hingga Oktober 2025, pihaknya siap menarik dana tersebut untuk dialokasikan ke program lain.

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau utang,” tegas Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Restu Presiden Prabowo Purbaya mengungkapkan bahwa langkah ini sudah dibicarakan langsung dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, Presiden memberi restu agar anggaran MBG bisa direlokasi bila penyerapannya tidak optimal.

Namun demikian, Menkeu memastikan pihaknya tetap berusaha mendorong percepatan penyerapan dengan mengirim tim dari Kementerian Keuangan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana MBG.

“Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat. Kalau bisa dilakukan lebih cepat, ditambah lagi uangnya. Tapi kalau tidak ada sanksi, ya mereka santai saja. Ini stick and carrot namanya,” jelas Purbaya.

Dukungan KSP: Jangan Biarkan Dana Dormant Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mendukung penuh rencana Menkeu. Menurutnya, penarikan anggaran MBG jika serapan lambat adalah langkah logis dan sejalan dengan strategi pemerintahan Prabowo yang menekankan efisiensi.

“Kalau sudah dianggarkan lalu nggak turun, apalagi jumlahnya besar, itu sama saja dananya dormant. Makanya, harus didistribusikan kepada program-program lain,” kata Qodari dalam sebuah acara di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Ia menilai, realokasi anggaran penting agar ekonomi nasional bisa bergerak lebih cepat dan manfaatnya lebih terasa langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Usulan Jadi Bantuan Tunai Muncul pula wacana agar anggaran MBG dialihkan ke skema bantuan tunai langsung bagi penerima. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui usulan itu sudah pernah dibahas sejak awal.

Namun, menurutnya, pemerintah menilai mekanisme yang dijalankan saat ini tetap yang terbaik.

“Konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap pemerintah terbaik untuk saat ini. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul, kita akui,” kata Prasetyo di Istana Negara.

Respons BGN: Serapan Anggaran Akan Ngebut di Akhir Tahun Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan hingga 8 September 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6% dari total Rp71 triliun.

Dadan menyebut lambatnya serapan di awal terjadi karena pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur MBG masih minim.

Januari 2025: hanya ada 190 unit SPPG dengan serapan Rp190 miliar.

September 2025: jumlahnya melonjak jadi 8.344 unit dengan serapan Rp8,3 triliun.

Target Oktober 2025: 20.000 unit SPPG beroperasi sehingga bisa menyerap Rp20 triliun per bulan.

“Sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan, tetapi karena SPPG-nya bertambah,” ujar Dadan.

Indef Peringatkan Risiko Korupsi dan Beban Fiskal Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberi catatan keras. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menyoroti setidaknya 4.000 siswa sudah menjadi korban keracunan makanan MBG hingga Agustus 2025.

Indef juga menemukan sejumlah masalah serius, seperti:

dugaan SPPG fiktif,

pembagian bahan makanan mentah,

temuan hewan hidup dalam makanan,

hingga isu food tray MBG dari minyak babi.

Menurut Indef, program ini berisiko memicu skandal korupsi jika tidak dibenahi.

Selain itu, rencana alokasi anggaran MBG tahun depan sebesar Rp335 triliun dinilai terlalu membebani fiskal.

Angka tersebut memakan 29% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan, sementara masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kalau terus dibiarkan, prioritas lain akan terhambat, uang tidak beredar di masyarakat, dan tujuan meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 tidak tercapai,” tegas Izzudin.

Perlu Evaluasi Menyeluruh Wacana relokasi anggaran MBG menjadi sinyal tegas pemerintah untuk menjaga efisiensi dan kredibilitas fiskal.

Meski program ini adalah janji politik utama Presiden Prabowo, banyaknya masalah mulai dari kasus keracunan massal, serapan anggaran lambat, hingga tata kelola yang dipertanyakan membuat evaluasi besar-besaran tidak bisa ditunda lagi.