Usulan Jadi Bantuan Tunai
Muncul pula wacana agar anggaran MBG dialihkan ke skema bantuan tunai langsung bagi penerima. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui usulan itu sudah pernah dibahas sejak awal.
Namun, menurutnya, pemerintah menilai mekanisme yang dijalankan saat ini tetap yang terbaik.
“Konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap pemerintah terbaik untuk saat ini. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul, kita akui,” kata Prasetyo di Istana Negara.
Related Post
Respons BGN: Serapan Anggaran Akan Ngebut di Akhir Tahun
Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan hingga 8 September 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6% dari total Rp71 triliun.
Dadan menyebut lambatnya serapan di awal terjadi karena pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur MBG masih minim.
Januari 2025: hanya ada 190 unit SPPG dengan serapan Rp190 miliar.
September 2025: jumlahnya melonjak jadi 8.344 unit dengan serapan Rp8,3 triliun.
Target Oktober 2025: 20.000 unit SPPG beroperasi sehingga bisa menyerap Rp20 triliun per bulan.
“Sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan, tetapi karena SPPG-nya bertambah,” ujar Dadan.
Indef Peringatkan Risiko Korupsi dan Beban Fiskal
Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberi catatan keras. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menyoroti setidaknya 4.000 siswa sudah menjadi korban keracunan makanan MBG hingga Agustus 2025.
Indef juga menemukan sejumlah masalah serius, seperti:
dugaan SPPG fiktif,
pembagian bahan makanan mentah,
temuan hewan hidup dalam makanan,
hingga isu food tray MBG dari minyak babi.
Menurut Indef, program ini berisiko memicu skandal korupsi jika tidak dibenahi.
Selain itu, rencana alokasi anggaran MBG tahun depan sebesar Rp335 triliun dinilai terlalu membebani fiskal.
Angka tersebut memakan 29% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan, sementara masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kalau terus dibiarkan, prioritas lain akan terhambat, uang tidak beredar di masyarakat, dan tujuan meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 tidak tercapai,” tegas Izzudin.
Terverifikasi Dewan Pers