Hingga saat ini, angka detail dari data pagu 2025 menunjukkan BP Haji mendapatkan alokasi Rp179,73 miliar. Namun, jumlah itu mengalami efisiensi hingga Rp 71,1 miliar.
Kendati begitu, Gus Ifan menyatakan hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat memperbaiki layanan haji.
“Banyak hal yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana biaya haji bisa lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis dan kebijakan.
“Evaluasi menyeluruh menjadi pijakan penting untuk memastikan peningkatan kualitas ibadah haji di masa mendatang,” terang Warsito pada Selasa, 9 September 2025.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menegaskan setiap dinamika yang muncul akan disikapi dengan kebijakan yang bijak.
“Segala kendala operasional adalah tanggung jawab kami. Kami tidak menyalahkan siapa pun,” ucap Hilman.
Hilman menekankan pentingnya kebijakan multiyears dan penguatan regulasi untuk menghindari monopoli layanan oleh syarikah.
Ia menambahkan Indonesia masih menjadi negara dengan biaya haji terendah di dunia. Bahkan di bawah Bangladesh.
Aspek kesehatan juga menjadi perhatian. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, memaparkan sekitar 80 persen jamaah memiliki penyakit penyerta (komorbid). Sehingga sistem layanan kesehatan haji harus semakin adaptif.
Namun, masih ditemukan kendala di lapangan. Seperti keterbatasan izin operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), otoritas sapu Arab Saudi, hingga keterlambatan pelatihan petugas kesehatan akibat penambahan kuota yang tiba-tiba.
Sedangkan pada sisi hubungan luar negeri, Direktur Timur Tengah Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negri (Kemlu), Ahrul Tsani Fathurrahman menyatakan penyelenggaraan ibadah haji sejalan dengan kepentingan strategis Indonesia dalam diplomasi bilateral dengan Arab Saudi.
