Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri. Dia mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini untuk mencegah terjadinya antrean panjang haji yang mencapai puluhan tahun.
Ia menjelaskan kuota haji nantinya akan tetap sesuai kebutuhan. Ia menyebut kebutuhan kuota tersebut akan dibahas bersama DPR RI.
“Itu tidak akan terjadi lagi. Tetap harus dibahas dengan DPR RI sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai ada permainan-permainan yang menimbulkan masalah,” jelasnya.
“Saya kira pengalaman kemarin yang sudah dimasukkan dalam norma ini. Kalau ada tambahan kuota dibicarakan dengan DPR,” sambungnya.
Ia berharap dibentuknya kementerian haji dan umrah ini bisa mengoptimalkan pelayanan haji di Indonesia.
“Dengan struktur kelembagaan yang lebih kuat, kita harapkan pelayanan haji semakin optimal dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh jamaah Indonesia,” papar Abidin.
Sesuai target Visi Saudi 2030, diperkirakan jamaah haji akan mencapai 5 juta jamaah per tahun. Sedangkan umrah 30 juta per tahun. Indonesia juga menaikkan jumlah kuota jamaah haji menjadi sekitar 500 ribu jamaah.
Dampak Positif yang Berkelanjutan
Pembentukan kementerian khusus ini tentu membawa keunggulan yang akan memberikan dampak positif signifikan bagi jamaah dan negara:
- Penyelenggaraan Ibadah yang Efisien dan Terpadu: Dengan satu komando, proses pendaftaran, pemberangkatan, dan kepulangan akan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Jamaah tidak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit di berbagai instansi.
- Fokus dan Profesionalisme Tinggi: Kementerian diisi oleh para ahli yang berdedikasi khusus pada urusan haji. Mereka dapat mengembangkan kebijakan jangka panjang, melakukan riset, dan menerapkan inovasi secara berkelanjutan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Keberadaan satu kementerian akan memudahkan pengawasan dan audit publik. Anggaran haji, biaya perjalanan, dan kontrak dengan pihak ketiga (maskapai, hotel, catering) dapat diawasi dengan lebih ketat. Ini penting untuk mencegah penyimpangan dan korupsi.
- Peningkatan Kualitas Layanan: Kementerian dapat fokus pada detail terkecil. Seperti peningkatan kualitas katering yang sesuai selera jamaah Indonesia, pemilihan hotel yang lebih strategis, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.
- Perlindungan Jamaah Lebih Kuat: Dengan satu lembaga yang bertanggung jawab penuh, perlindungan terhadap hak-hak jamaah mulai mulai keamanan, kesehatan, hingga penyelesaian masalah hukum di luar negeri menjadi lebih kuat dan terjamin.
- Optimalisasi Anggaran: Pengelolaan dana haji yang saat ini berada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan bersinergi lebih baik dengan kebijakan operasional kementerian. Hal ini memungkinkan alokasi dana yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk program-program peningkatan layanan.
- Diplomasi Haji Berkelanjutan: Kementerian Haji dapat menjalin hubungan diplomatis yang lebih erat dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Komunikasi yang terfokus akan memudahkan negosiasi kuota, pengaturan visa, dan penyelesaian masalah di lapangan.
Dengan keunggulan ini, pembentukan Kementerian Haji bukan sekadar perubahan structural. Melainkan lompatan besar dalam komitmen Indonesia untuk melayani para tamu Allah dengan sepenuh hati.
Investasi untuk Kesejahteraan Umat
Sebagai sebuah kementerian baru, Kementerian Haji tentu membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Anggaran ini akan mencakup beberapa komponen penting:
Terverifikasi Dewan Pers