IKNPOS.ID – Salah satu infrastruktur yang harus ada sebelum Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar berfungsi sebagai ibu kota negara adalah keberadaan Kawasan legislatif dan yudikatif.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN merupakan syarat penting bagi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Saat ini, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN masih dalam tahap tender. Setelah tender selesai, diharapkan proses pengerjaan Kawasan ini bisa rampung dalam kurun 840 hari.
“Harapan kami, bisa teken kontrak di akhir Oktober tahun ini, kemudian pekerjaan bisa berjalan sampai dengan 840 hari atau sekitar 27–28 bulan, sehingga dapat selesai pada Desember 2027,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN, Almi Mardhani, Senin, 22 September 2025.
Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dibangun di Sisi Timur KIPP
Di kawasan ini disetel menjadi pusat fungsi pemerintahan, yakni akan dibangun Gedung DPR/ MPR/ DPD dibangun di sisi timur KIPP, kemudian Mahkamah Agung dan institusi yudikatif berada di sisi barat.
Keberadaan sejumlah bangunan ini untuk melengkapi pembangunan Istana Presiden dan deretan kantor kementerian yang pembangunannya telah berlangsung sejak 2022.
Untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran tambahan Rp8,1 triliun untuk pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung.
Proyek Jalan Menuju Kawasan Legislatif dan Yudikatif Sudah Dilelang
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan, proyek jalan akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif telah dilelang pada Agustus lalu dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun.
“Jalan menuju kompleks legislatif dirancang sepanjang 3,7 kilometer. Proyek pembangunan jalan menggunakan skema tahun jamak durasi pengerjaan 660 hari kalender,” katanya.
Sementara itu, untuk memastikan kesiapan pembangunan IKN menuju ibu kota politik pada 2028, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengunjungi IKN dua hari lalu, Sabtu (20/9).
Terverifikasi Dewan Pers