Bagaimana India bisa punya obat kanker –dan obat lainnya– begitu murah? Sampai orang Tiongkok pun “terpaksa” mencarinya secara gelap –yang memicu “revolusi” sistem pengobatan di Tiongkok enam tahun lalu?
Ternyata ada seorang hakim yang amat berani di India. Keputusannya di bidang hukum mampu mengubah ekonomi negara. Ide membuat aturan agar harga obat sangat murah di India justru datang dari seorang hakim. Caranya: lewat perubahan hukum paten.
Saya jadi ingat artikel seorang ahli hukum Indonesia: Nono Anwar Makarim –ayahanda mantan mas menteri pendidikan Nadiem Makarim. Saya membacanya saat masih muda. Saat masih menjadi calon wartawan TEMPO.
Related Post
Saat itu Nono Anwar Makarim masih jadi salah satu mentor saya di LP3ES –saya sendiri murid magang di TEMPO. Nono adalah pendiri dan orang tertinggi di LP3ES. Saya peserta program pendidikan di lembaga itu yang dimagangkan di TEMPO. Nono adalah juga tokoh pergerakan 66, penggerak demo, pegiat antikorupsi, dan kemudian jadi pengacara terkemuka.
Ini inti tulisan di artikelnya kala itu: “Mencuri hak paten berbeda dengan mencuri sepeda motor”. Paten itu, biar pun dicuri, pemilik paten masih tetap bisa menggunakannya. Kalau sepeda motor yang dicuri, pemiliknya tidak bisa lagi menggunakannya.
Hanya beberapa tahun sebelum artikel itu muncul, seorang hakim agung India, N. Rajagopala Ayyangar, sudah membuat putusan mirip itu: mengesahkan perubahan aturan paten. India tidak mau lagi mengakui ”paten produk”. India hanya mengakui paten ”proses produksi”.
Artinya, India bisa memproduksi produk yang sama, yang sudah ada di pasar, asal proses produksinya berbeda.
Itu tahun 1970. Di zaman perdana menteri India dipegang seorang wanita legendaris: Indira Gandhi. Gandhi-lah yang minta agar hukum mencarikan jalan keluar bagi rakyat India yang miskin yang tidak mampu membeli obat.
Begitu banyak literatur di sekitar peristiwa ”hukum dipakai untuk membela nasib bangsa” di India. Anda tinggal pilih buku yang mana. Membaca buku tentu banyak gunanya –meski pun ada juga yang bangga karena tidak pernah membaca buku.
Terverifikasi Dewan Pers