Rencananya, penyaluran bansos juga akan menggunakan GovTech. Nantinya, akan menggunakan teknologi face recognition dan biometrik untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat. Sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
“Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan.
Rencananya pilot project layanan digitalisasi pemerintah yang terintegrasi ini akan dilakukan pada akhir September 2025. Jika berjalan lancar maka akan diluncurkan secara nasional di tahun 2026.
“Mungkin akhir September pilot project. Kalau itu semua berjalan baik, 2026 akan dilaunching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini,” jelas Luhut.
Dia menargetkan program ini akan menghemat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi lainnya hingga Rp500 triliun.
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih. Misalnya untuk Bansos atau cash transfer, transfer subsidi. Juga nanti mungkin ada stimulus dan sebagainya. Semua itu betul-betul targeted,” tegasnya.
Program ini juga dapat dukungan penuh dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyebut aspek keamanan siber merupakan fondasi utama pengembangan GovTech.
Menurutnya, GovTech akan menjadi tulang punggung penyaluran bansos dan layanan publik lainnya.
Dia mengatakan Komisi I DPR RI mendorong agar Komdigi, BSSN, dan instansi terkait memperkuat sistem enkripsi dan audit berkala.
“Perkuat sistem enkripsi, audit berkala, serta mekanisme deteksi dini terhadap potensi serangan siber,” imbuhnya.
Selain itu, pengawasan akan dilakukan melalui rapat kerja, evaluasi anggaran, dan pembentukan kerangka regulasi yang menekankan prinsip security by design dan privacy by default.
Sat ini, lanjutnya, Komisi I DPR RI, melalui lintas komisi, tengah membahas sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, interoperabilitas sistem, dan tata kelola digital pemerintahan.
Terverifikasi Dewan Pers