“Ketika masyarakat merasakan langsung manfaat dari sistem yang efisien dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Ini adalah modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan program-program pembangunan lainnya,” jelasnya.
Ia menekankan keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada eksekusi yang solid dan pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur teknologi yang dibangun handal, aman dari serangan siber, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
Meski begitu, ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Seperti kesenjangan digital di beberapa daerah. Juga potensi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem birokrasi konvensional.
“Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi tantangan ini. Sosialisasi yang masif, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas bagi siapa pun yang mencoba menghambat program ini,” tegasnya.
Firman optimis gagasan sistem pelayanan pemerintah berbasis digital yang diusung Presiden Prabowo memiliki potensi besar membawa Indonesia menuju era baru tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari korupsi.
“Ini adalah sebuah langkah maju yang patut didukung bersama demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Mengacu pada dokumen yang diunduh dari berkas.dpr.go.id, GovTech merupakan integrasi layanan publik dari tujuh kementerian yang dikembangkan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).
GovTech tidak hanya mengintegrasikan infrastruktur layanan berbagai kementerian melalui aplikasi. Tetapi mempunyai pusat data dan penyimpanan berbasis awan pemerintah (government cloud).
Salah satu wujud dari percepatan GovTech Indonesia adalah integrasi Kartu Identitas Digital (KID) sebagai single sign-on (SSO) atau sistem masuk tunggal untuk segala urusan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya, GovTech adalah portal berbasis web yang menyediakan informasi dan akses ke beberapa fitur sistem informasi lainnya.
Terverifikasi Dewan Pers