Portal Pembayaran Terintegrasi: Menyediakan berbagai channel pembayaran digital untuk memudahkan pembayaran pajak, retribusi, denda, dan jenis pembayaran lainnya kepada pemerintah.
Fitur Aduan dan Umpan Balik: Saluran komunikasi interaktif bagi masyarakat untuk memberikan masukan, melaporkan masalah, atau menilai kualitas layanan yang diterima, yang langsung terintegrasi dengan sistem pengawasan internal pemerintah.
Antarmuka Aksesibilitas: Platform didesain dengan prinsip aksesibilitas, mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Seperti mode pembaca layan (screen reader) dan opsi kontras tinggi.
Solusi Efektif Berantas Praktik Korupsi
Ide Presiden Prabowo Subianto menerapkan sistem pelayanan pemerintah berbasis digital secara menyeluruh dinilai sebagai sebuah terobosan brilian untuk memperkecil celah praktik korupsi.
Pakar komunikasi, Firman Kurniawan, menyatakan digitalisasi akan memangkas birokrasi yang berbelit dan meminimalisir interaksi tatap muka. Selama ini, praktik tersebut menjadi salah satu titik rawan terjadinya pungutan liar dan suap.
“Ini adalah gagasan yang cerdas dan strategis. Dengan membawa seluruh pelayanan ke dalam satu platform digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, kita dapat secara signifikan memotong rantai birokrasi yang tidak efisien dan seringkali menjadi ladang subur bagi praktik koruptif,” ujar Firman kepada Disway pada Rabu 17 September 2025.
Menurutnya, sistem digital akan mencatat setiap alur permohonan dan transaksi. Sehingga memudahkan proses pengawasan dan pelacakan jika terjadi penyimpangan.
Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas korupsi.
Membangun Kepercayaan Publik
Firman menambahkan, penerapan sistem pelayanan digital ini tidak hanya akan berdampak pada pemberantasan korupsi. Tetapi akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Masyarakat akan mendapatkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengurus berbagai keperluannya. Mulai dari perizinan hingga layanan administrasi kependudukan.
Terverifikasi Dewan Pers