IKNPOS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan data penindakan yang menunjukkan bahwa kalangan pejabat eselon I, II, III, serta pihak swasta mendominasi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan paparan ini dalam acara yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur, Kamis, menekankan pentingnya keberanian dan integritas bagi pejabat publik.
“Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas,” ujar Setyo Budiyanto.
Related Post
Berdasarkan data terbaru, pihak swasta menempati posisi teratas dengan 483 orang yang ditangani KPK. Diikuti oleh pejabat eselon I–III sebanyak 437 orang, sementara anggota DPR dan DPRD berada di urutan ketiga dengan 363 kasus.
Setyo menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya dipicu kelemahan sistem, tetapi juga perilaku pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Kondisi ini menjadi ancaman serius yang dapat menghambat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Indikator lain memperlihatkan integritas nasional masih rentan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 berada di angka 37 dari 100, menandakan persepsi korupsi publik masih tinggi. Sementara Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat memperoleh skor 3,85 dari skala 5,00, menilai perilaku antikorupsi belum konsisten.
Untuk menekan praktik korupsi, KPK menerapkan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari tiga pendekatan utama: pendidikan untuk membangun nilai antikorupsi, pencegahan melalui perbaikan sistem, serta penindakan untuk menciptakan efek jera.
Setyo juga menyoroti tantangan ke depan, termasuk potensi korupsi digital, polarisasi politik, dan kebutuhan akan ketahanan moral individu. Pejabat yang jujur seringkali dianggap tidak fleksibel dan mengalami isolasi, meski mereka merupakan benteng terakhir birokrasi bersih.
“Keberanian menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan integritas di tengah berbagai tekanan. Semua orang punya kesempatan menjadi pejabat, tapi tidak semua bisa meninggalkan legacy yang baik,” tegas Setyo.
Terverifikasi Dewan Pers