IKNPOS.ID – Kerusuhan hebat melanda Nepal dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah RI memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal dalam keadaan aman.
Hal tersebut dipastikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka.
“Hingga saat ini, seluruh WNI dilaporkan dalam kondisi aman,” ungkap Direktur Pelindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha dalam keterangan resmi Kemlu di kutip pada Kamis, 11 September 2025.
Sampai kini, kata Nugraha, pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan KBRI di Dhaka demi menjamin keamanan ratusan WNI yang berada di Kathmandu, Nepal.
“KBRI Dhaka secara intensif terus menjalin komunikasi dengan 123 WNI, baik yang menetap, sedang berwisata, maupun yang tergabung dalam delegasi pertemuan internasional,” jelas Nugraha.
Berdasarkan data KBRI, terdapat 57 WNI yang menetap di Nepal. Sementara itu, tercatat 43 anggota delegasi RI yang tengah mengikuti sejumlah konferensi internasional di Kathmandu, dua personel TNI yang sedang menempuh pelatihan, dan 23 wisatawan asal Indonesia. Seluruhnya dipastikan dalam keadaan selamat.
KBRI di Dhaka juga mengimbau kepada WNI yang berada di Nepal agar mereka tetap waspada dan menghindari lokasi-lokasi demonstrasi.
Krisis ini dipicu oleh keputusan pemerintah pada 4 September 2025 untuk memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube, karena tidak mematuhi aturan registrasi baru.
Langkah ini dianggap sebagai upaya membungkam kritik terhadap korupsi dan nepotisme di kalangan elit politik.
Generasi Z, kelompok usia 13-28 tahun, turun ke jalan pada 8 September, menuntut pencabutan larangan dan reformasi tata kelola.
Namun, protes berubah menjadi kekerasan ketika polisi menggunakan peluru tajam, meriam air, dan gas air mata, menyebabkan sedikitnya 22 kematian dan ratusan luka-luka.
Kemarahan publik memuncak, dan pada 9 September, demonstran membakar gedung parlemen, kompleks Singha Durbar, serta rumah pejabat tinggi seperti Presiden Ram Chandra Paudel dan mantan PM Sher Bahadur Deuba
