Esnoe Wardhana19:04 September 27, 2025063
“Sampai hari ini belum ada larangan untuk eselon I, karena wakil pemerintah tetap harus ada di BUMN,” jelas Supratman.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa larangan rangkap jabatan Menteri/Wamen di BUMN baru berlaku efektif dua tahun mendatang. Nantinya, akan diterbitkan peraturan turunan untuk mempertegas implementasi revisi UU BUMN.
Bianca Khairunnisa
IKNPOS.ID - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengajak nasabah...
Wanda Afifah12:20 April 3, 2026
IKNPOST.ID - Jika Pulau Jawa punya Nila dan Sumatra punya Patin, maka...
Rikhi Ferdian Herisetiana19:30 April 2, 2026
IKNPOS.ID - Forum Aktivis Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami 2012) menggelar pertemuan...
Wanda Afifah12:35 Maret 31, 2026
