Kasus Dugaan Korupsi Haji, KPK Sita Uang Tunai USD1,6 Juta hingga Bangunan

IKNPOS.ID - Sejumlah barang bukti kembali disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyitaan dilakukan dari sejumlah pihak, namun ia tak membeberkan dari mana saja sejumlah barang itu disita. "Penyitaan aset-aset tersebut sebagai bagian dari upaya untuk pembuktian perkara sekaligus langkah awal KPK dalam mengoptimalkan asset recovery atau pemulihan keuangan negara," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK pada Selasa, 2 September 2025. Adapun, kata Budi, barang-barang yang disita adalah uang dengan total USD 1,6 juta, empat unit kendaraan roda empat, serta lima bidang tanah dan bangunan. Pada, hari ini, Selasa, 2 September 2025, KPK memanggil sejumlah saksi dalam kasus ini, yaitu: Kepala BPKH, Fadlul Imansyah; Deputi Keuangan BPKH, Irwanto; Direktur Utama PT Kalifah Maghafirah Wisata sekaligus Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman Muhammad Nur; Staf PT Tisaga Mulgazam Utama, Kushardono; Kepala Cabang Nur Ramadhan Wisata Surabaya, Agus Andriyanto. KPK Sudah Memeriksa Mantan Menag Yaqut Cholil Pada Senin, 1 September 2025 kemarin, mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas diperiksa KPK. Ini kali pertama kali diperiksa saat perkara ini telah naik penyidikan. Usai menjalani pemeriksaan hampir 7 jam. Yaqut tak banyak berkomentar soal pemeriksaan yang ia jalani. "Memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya. Jadi, ada pendalaman," ujar Yaqut kepada wartawan usai diperiksa KPK pada Senin, 1 September 2025. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen. Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama. “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep. "Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada," imbuh dia. Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih. KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dugaan korupsi penambahan kuota dan penyelenggaraan haji. Lembaga ini beralasan penerbitan itu dilakukan supaya mereka bisa melakukan upaya paksa. Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik rasuah ini. Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih. Jumlah ini tapi masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Adapun, dalam penyidikan ini KPK telah melakukan penggeledahan dan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Pada Kamis, 28 Agustus 2025 lalu, KPK memanggil Pengusaha Biro Perjalanan haji dan umrah, Maktour, Fuad Hasan Masyur hadir penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. "Pemeriksaan sangat baik. Apa semua. Itu mengenai bagaimana kuota tambahan Itu aja, ya. Kami memberikan penjelasan," ujar Fuad di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 28 Agustus 2025. Ia juga mengatakan, Maktour sudah berkiprah selama 41 tahun dalam pelayanan haji dan umrah dan akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ayu Novita

BNI Gelar Shopping Race Tahap 3 di 13 Kota Besar, Dorong Literasi dan Transaksi Digital

Pertamina Patra Niaga Gelar Pengundian MyPertamina Tebar Hadiah Periode 3 di Malang

Fuel Terminal Baubau, Penggerak Energi di Indonesia Timur

Menteri Nusron Sambut Baik Putusan MK Soal HAT di IKN, Siap Jalankan dan Koordinasi Instansi Terkait

Esnoe Wardhana

Related Posts

BNI Gelar Shopping Race Tahap 3 di 13 Kota Besar, Dorong Literasi dan Transaksi Digital

Pertamina Patra Niaga Gelar Pengundian MyPertamina Tebar Hadiah Periode 3 di Malang

Fuel Terminal Baubau, Penggerak Energi di Indonesia Timur

Pramono Minta Warga Tak Panic Buying, Stok Pangan di Jakarta Aman

OIKN Akan Bangun Kawasan Sentra Kuliner Nusantara di KIPP IKN

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

MURI Tetapkan IKN sebagai Kawasan Festival Kopi Liberika Pertama di Indonesia

BNI Gelar Shopping Race Tahap 3 di 13 Kota Besar, Dorong Literasi dan Transaksi Digital

Pertamina Patra Niaga Gelar Pengundian MyPertamina Tebar Hadiah Periode 3 di Malang

Bebek Djibouti