Oleh: Dahlan Iskan
Waktu sudah hilang satu tahun. Hampir tidak terasa. Berarti lari harus lebih kencang –untuk bisa mengejar target. Termasuk target di Koperasi Merah Putih.
Untungnya, menteri barunya, Ferry Juliantono, tidak harus belajar dari nol lagi. Sebagai mantan wakil menteri koperasi, Ferry Juliantono, sudah tahu: perjalanan koperasi Merah Putih sampai di mana. Ferry sudah keliling pelosok untuk membentuknya. Sudah terbentuk. Tapi memang belum berjalan. “Masih terus menunggu pengarahan,” ujar seorang pengurus koperasi Merah Putih di pelosok Jatim.
Related Post
Kini Ferry harus lari cepat. Ia tidak semuda dulu lagi –meski masih 58 tahun. Saya juga ragu birokrasi di Kementerian Koperasi bisa diandalkan untuk bisa diajak lari. Pekerjaan ini terlalu besar bagi mereka: menghidupkan 80.000 koperasi di seluruh pelosok Indonesia. Dalam waktu cepat pula.
Koperasi Merah Putih adalah bagian penting dari ”jalan baru ekonomi” Presiden Prabowo Subianto. Jalan baru. Dengan birokrasi lama. Tidak akan cocok untuk ambisi baru. Dinas-dinas koperasi di daerah sudah lama dipakai untuk ”tempat pembuangan” karir.
Saya justru terpikir ini: kalau badan pengelola haji diubah jadi kementerian, bagaimana kalau Kementerian Koperasi justru diubah menjadi badan pengelola. Kementeriannya dibubarkan. Dinas-dinas koperasi dihapus. Badan Pengelola dikhususkan mengurus Koperasi Merah Putih. Koperasi yang ada akan bisa berjalan sendiri. Bahkan akan lebih bebas berkembang tanpa dinas dan Kementerian Koperasi.
Ferry Irwandi, YouTuber–pendemo–ekonom pujaan Anda itu, punya teori ”keterbatasan” dalam pembangunan ekonomi. ”Keterbatasan” itu bertabrakan langsung dengan ”keinginan” –yang tanpa batas. Banyak keinginan tidak terlaksana akibat keterbatasan.
Jalan keluarnya, kata Ferry yang Irwandi, hanya tiga: efisiensi, inovasi, dan skala prioritas.
Saya melihat program ambisius Koperasi Merah Putih dicetuskan dalam keadaan serba keterbatasan itu: sumber daya manusianya, sumber daya alam sekitarnya, dan terutama keterbatasan waktu untuk mencapainya.
Terverifikasi Dewan Pers