Crowding out ketiga terjadi saat pengampunan pajak –pertama dan kedua. Lagi-lagi likuiditas swasta terkuras untuk ”mengejar” setoran pengampunan pajak.
Crowing out lainnya: judi online.
Habis?
Related Post
Belum.
Saya pikir Danantara juga akan jadi pelaku crowding out berikutnya. Anda sudah tahu: Danantara mengeluarkan ”bon patriot”. Swasta yang membeli bond itu. Nilainya Rp 50 triliun. Berarti uang perusahaan swasta yang mestinya untuk membuka usaha disedot oleh Danantara.
Akankah uang hasil ”bon patriot” hanya akan mengendap di Danantara? Atau oleh Danantara diputar ke bisnis yang tidak menambah likuiditas di pasar?
Anda ingin: uang hasil ”bon patriot” itu harus kembali berputar di dunia usaha. Kalau tidak, uang itu lebih baik di swasta. Jangan-jangan perusahaan swasta lebih pintar dan lebih cepat memutar sendiri uang tersebut untuk menghidupkan ekonomi.
Anda bisa menambah daftar apa saja yang masuk kategori crowding out-nya Sri Mulyani. Itu baru pembahasan crowding out. Belum masuk ke yang lebih dalam: nilai ICOR setiap proyek yang didanai uang negara.
Kalau saja sejak awal Sri Mulyani berani mengungkap apa saja yang dia maksud dengan crowding out mungkin banyak yang sadar: betapa perputaran roda ekonomi memang sedang kekurangan pelumas.
Maka setelah setahun ”belajar” di Istana, Presiden Prabowo menarik kesimpulan: ekonomi tidak bisa lagi pakai jalan lama. Harus ada jalan baru. Menteri keuangannya pun baru –orangnya, pikirannya maupun aliran ekonominya.
Anda sudah tahu inti jalan baru ekonomi kita: harus tersedia uang yang cukup yang bisa dipakai memutar ekonomi di lapangan. Berarti bank harus meningkatkan kemampuan menyalurkan kreditnya ke dunia usaha –UMKM maupun kakak UMKM.
Tentu bank harus kerja lebih keras. Anda sudah tahu: mencari kreditur yang baik tidak mudah. Memilih usaha yang punya prospek kreditnya tidak macet juga tidak gampang. Tapi harus bisa.
Masih banyak usaha yang bisa jalan. Asal mau kerja lebih keras. Tentu jangan mudah mencairkan kredit hanya karena oknum bank menerima cashback.
Terverifikasi Dewan Pers