Kini seharusnya saya bertanya kepada para direktur bank pemerintah. Juga bank swasta: “maukah bank Anda melakukan langkah yang seirama dengan semangat Presiden Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi delapan persen?”.
Saya sudah bisa menduga jawaban Anda: “bersedia”.
Tapi saya juga sudah menduga: jawaban seperti itu belum tentu tulus. Itu jawaban politis diplomatis. Jawaban di hati kecil Anda akan sangat berbeda. Berkisar antara ”wait and see dulu” sampai ”emangnya pemerintah bisa lakukan apa kalau bank kami mengalami kesulitan”.
Related Post
Para direksi bank itu sebenarnya sudah tahu apa keinginan menteri keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa: mesin ekonomi swasta harus hidup. Peran pemerintah itu kecil sekali: hanya 10 persen.
Itu berarti bank harus lebih banyak menyalurkan kredit ke dunia usaha.
Menkeu Sri Mulyani sebenarnya juga sudah tahu itu. Dia sudah mengingatkan. “Jangan sampai terjadi crowding out,” katanyi. Beberapa kali.
Sri Mulyani adalah menteri keuangan yang sejati: pelit bicara. Maka dia tidak merinci apa yang dia maksud dengan ”crowding out”. Dia tidak mau menuding siapa saja pelakunya.
Maka saya yang mencoba menduga-duga. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang praktis dimonopoli oleh BUMN.
Begitu besar kredit bank yang mengalir ke sana. Secara tidak langsung itu mematikan swasta. ”Jatah” kredit yang seharusnya ke dunia usaha habis mengalir ke sana. ”Alokasi” kredit untuk swasta termakan BUMN.
Apalagi ketika hasil proyek itu tidak mencapai proyeksi. Pengembalian kredit pun seret. Angka NPL pun tinggi. Bank kian ketakutan: kalau masih mengalirkan lebih banyak kredit ke swasta akan menambah kredit macet.
Maka terlihatlah bank-bank sangat ”kejam” kepada swasta. Swasta yang belum dapat kredit sulit mendapatkannya. Yang sudah telanjur mendapat kredit dikerasi pengenbaliannya. Seluruh ”dosa” kontraktor BUMN seolah dijadikan ”dosa” kreditur swasta –hanya karena bank tidak berani marah ke BUMN.
Crowding out berikutnya di pajak. Swasta dikuras pajaknya. Uang swasta yang mestinya bisa untuk menggerakkan perusahaan dikuras untuk membayar pajak –lalu mengendap di Bank Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers