IKNPOS.ID – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 kembali menjadi agenda yang paling ditunggu masyarakat Indonesia.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, jutaan orang siap bersaing untuk memperebutkan kursi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya terbatas.
Persaingan diprediksi semakin ketat, sehingga persiapan sejak dini menjadi kunci utama bagi para calon pelamar.
Related Post
Antusiasme Tinggi, Jadwal Resmi Masih Menunggu
Meski pemerintah melalui Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa jadwal resmi seleksi CPNS baru akan diumumkan setelah proses pengangkatan PPPK 2024 selesai, semangat masyarakat sudah terasa sejak sekarang.
“Formasi tahun lalu sangat besar, jadi penyelesaiannya masih berjalan. Untuk CPNS, kita menunggu arahan Presiden,” kata Rini.
Hal ini memperlihatkan bahwa meski jadwal belum keluar, banyak calon peserta sudah menyiapkan berkas lebih awal agar tidak kerepotan saat pendaftaran dibuka.
Seleksi CPNS Tidak Selalu Tiap Tahun
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menekankan bahwa rekrutmen CPNS tidak otomatis digelar setiap tahun.
Pembukaan seleksi dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan publik. Namun, tren menunjukkan jumlah pendaftar justru semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan kondisi ini, CPNS 2025 diperkirakan menjadi salah satu seleksi paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir.
Cara Membuat Akun SSCASN CPNS 2025
Langkah pertama yang wajib dilakukan calon peserta adalah membuat akun di SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara). Berikut panduannya:
Buka laman resmi bkn.go.id
Klik menu Daftar untuk registrasi
Masukkan NIK, Nomor KK, email aktif, dan nomor telepon
Periksa kembali agar tidak ada kesalahan input
Klik Lanjutkan, lalu pilih Proses Pendaftaran Akun
Login menggunakan email dan kata sandi untuk memantau informasi resmi
Proses ini terlihat sederhana, tetapi banyak peserta gagal hanya karena salah input data. Jadi, pastikan semua sesuai dengan identitas resmi.
Syarat Umum CPNS 2025
Selain membuat akun, pelamar juga wajib memenuhi syarat umum berikut:
Terverifikasi Dewan Pers