IKNPOS.ID – Kabar baik untuk masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial ini untuk tahap 3, yang berlangsung pada periode Juli – September 2025. Artinya, pencairan masih bisa dilakukan hingga akhir bulan September.
Bagi penerima yang belum mendapatkan bantuan pada bulan Juli atau Agustus, kesempatan pencairan masih terbuka di bulan ini.
Apa Itu Bantuan PKH?
PKH adalah salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan sesuai kategori penerima, dengan harapan bisa meringankan beban hidup masyarakat.
Tidak semua orang bisa menerima PKH. Hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu dan sudah terdaftar dalam data penerima bansos yang berhak mendapatkannya.
Nominal Bantuan PKH Tahap 3 Tahun 2025
Besaran bantuan berbeda-beda sesuai kategori penerima:
- Ibu hamil/nifas: Rp750.000
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60+ tahun): Rp600.000
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000
Selain itu, penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) juga akan mendapat pencairan Rp600.000 per tahap (Rp200.000 per bulan).
Cara Cek Status Penerima PKH dan BPNT
Masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor desa. Pengecekan bisa dilakukan secara online dengan dua cara:
1. Lewat Website Resmi Kemensos
Buka laman: cekbansos.kemensos.go.id
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP
Masukkan nama lengkap dan kode captcha
Klik Cari Data → hasil akan menampilkan status penerimaan bansos
2. Lewat Aplikasi “Cek Bansos”
Unduh aplikasi di Play Store atau App Store
Daftar akun dengan NIK, KK, foto KTP, dan swafoto
Login dan pilih menu Cek Bansos
Masukkan nama serta domisili sesuai KTP
Klik Cari Data untuk melihat status
Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan.
Jika Bantuan Belum Cair
Jangan khawatir jika status sudah terdaftar tetapi saldo belum masuk. Ada beberapa penyebab, seperti:
Terverifikasi Dewan Pers