Anda benar-benar tahu lebih dulu dari saya: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan untuk India: 25 persen. Total menjadi 50 persen. Persis sama dengan yang dikenakan Trump pada Brasil.
Sikap pemimpin India, Narendra Modi, lebih keras dari pemimpin Brasil Lula da Silva. “Saya harus melindungi para petani India. Ini harga mati,” ujar Modi blak-blakan. Ia tidak takut dengan tarif 50 persen itu. “Saya juga harus melindungi nelayan kami. Peternak susu kami,” tambahnya.
Begitu manis di telinga rakyat jelata di bawah India.
Related Post
Modi sendiri segera ke Tiongkok. Itu kunjungan pertama dalam tujuh tahun terakhir. Kebetulan ada ”KTT Forum Tetangga”. Tempatnya, tahun ini, di Tianjin –30 menit naik kereta cepat dari Beijing. KTT itu adalah forum negara-negara yang berbatasan dengan Tiongkok.
Tiongkok punya tetangga sebanyak 14 negara. Tidak ada negara lain yang ”tetangga sebelah”-nya sebanyak itu. Forum Tetangga ini bukan pertemuan formal. Ini forum informal: Shanghai Corporation Organisation. Lebih sering dilaksanakan di Shanghai.
Kunjungan Modi tanggal 31 Agustus nanti menjadi lebih penting setelah sama-sama jadi korban Donald Trump. Apalagi sejak tegang akibat kontak senjata di lembah Himalaya Modi belum pernah ke Tiongkok.
Memang agak sulit menyilangkan kepentingan antar dua negara. Sama-sama haus energi. Sama-sama impor minyak dari Rusia. Tiongkok terbanyak, India runner-up.
Sebenarnya ada yang bisa dikerjasamakan: gas Rusia dialirkan ke India lewat daratan Tiongkok. Toh Tiongkok sudah punya jaringan pipa gas sampai Kunming. Bisa disambung ke daratan India. Seperti Eropa memasang pipa gas dari Rusia lewat daratan Ukraina. Juga lewat bawah laut di selatan Finlandia.
Selebihnya: Tiongkok dan India adalah pesaing di banyak bidang. Hubungan mereka lebih sensitif. Saya heran mengapa India mau menjadi pendiri BRICS bersama Tiongkok, Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan. Jangan-jangan India berpikir justru harus masuk BRICS agar tahu perut Tiongkok lebih dalam –sebagai pesaing apa saja.
Terverifikasi Dewan Pers