Polisi Tegas: Debt Collector Tidak Berhak Tarik Kendaraan di Jalan
Kapolres Metro Depok, melalui keterangan resmi, menegaskan bahwa debt collector atau mata elang tidak memiliki kewenangan hukum untuk menarik kendaraan di jalan raya.
Penarikan kendaraan yang menunggak hanya bisa dilakukan melalui mekanisme resmi dan harus melalui proses hukum.
“Debt collector tidak berhak sembarangan menarik kendaraan di jalanan. Semua ada prosedur hukumnya. Bila ditemukan ada intimidasi atau pemaksaan, maka akan kami tindak tegas,” ujar perwakilan Polres Metro Depok.
Related Post
Polres Metro Depok juga sedang mendalami dugaan kebocoran data konsumen leasing yang dijual kepada para debt collector. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, pihak leasing juga akan dimintai pertanggungjawaban.
Operasi Pekat 2025: Fokus Tindak Praktek Ilegal Mata Elang
Operasi Pekat yang digelar oleh Polres Metro Depok ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Praktek mata elang yang kerap menimbulkan keresahan akan terus menjadi target operasi penertiban.
“Kami akan terus melakukan operasi serupa, karena praktek penarikan paksa kendaraan oleh oknum debt collector ini sudah sangat meresahkan. Warga yang merasa dirugikan diminta untuk segera melapor,” tambahnya.
Himbauan Kepada Masyarakat: Waspada dan Lapor Jika Dihalau Debt Collector di Jalan
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada jika berhadapan dengan oknum debt collector di jalanan. Apabila ada tindakan intimidasi atau pemaksaan, masyarakat disarankan untuk:
Tidak menyerahkan kendaraan tanpa surat resmi dari pengadilan.
Segera hubungi kantor leasing resmi untuk klarifikasi.
Laporkan ke kantor polisi terdekat.
Praktek Debt Collector Harus Sesuai Prosedur Hukum
Penangkapan tujuh debt collector oleh Polres Metro Depok dalam Operasi Pekat 2025 menjadi peringatan keras bahwa praktek penarikan kendaraan di jalanan tanpa prosedur hukum yang sah adalah tindakan melawan hukum.
Aparat kepolisian mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor jika mengalami intimidasi dari oknum matel.
Terverifikasi Dewan Pers