IKNPOS.ID – Sekolah Rakyat yang dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan kesempatan bagi anak putus sekolah yang terkendala biaya di wilayah itu, untuk dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
“Sekolah Rakyat memberikan kesempatan anak putus sekolah yang terkendala biaya dapat sekolah lagi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten PPU, Andi Singkerru ketika ditanya mengenai sasaran Sekolah Rakyat di Penajam, Minggu, 3 Agustus 2025.
Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah salah satu komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat agar mendapatkan akses pendidikan, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Related Post
Sekolah Rakyat bukan saja merupakan bangunan sekolah dan ruang kelas, tetapi juga dilengkapi dengan asrama, peserta didik tinggal di asrama sekolah dan seluruh kebutuhan ditanggung pemerintah pusat.
Sekolah Rakyat dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 36 ruang kelas belajar (RKB), terbagi untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) 18 RKB, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) masing-masing sembilan RKB.
Sekolah Rakyat Dibangun Kementerian Pekerjaan Umum
Andi menjelaskan, Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum Pekerjaan (PU) di Kabupaten PPU pada 2026, di atas lahan 6,7 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam yang telah disiapkan pemerintah kabupaten.
Dinas Dikpora Kabupaten PPU mulai melakukan persiapan tahap awal dengan melakukan perekrutan tenaga pendidik dan menjaring anak-anak warga kurang mampu sebagai calon peserta didik Sekolah Rakyat tersebut.
Penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten PPU dengan melakukan koordinasi berkelanjutan agar calon peserta didik benar-benar anak warga kurang mampu.
“Penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat tersebut mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Dinas Sosial Kabupaten PPU,” lanjut Andi.
Terverifikasi Dewan Pers