Menurut Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja, kementerian mendukung penuh usulan ini dan akan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk merumuskan detail skema RTO. Endang menegaskan bahwa skema ini masih dalam tahap konseptual dan terus digodok.
“Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi MBR yang berpenghasilan tidak tetap atau terhalang SLIK OJK,” ujar Endang kepada Disway, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Dia menambahkan tim akan bekerja cepat untuk melaporkan kemajuan kepada menteri dalam dua minggu ke depan.
Program 3 Juta Rumah ini tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian. Tetapi diproyeksikan sebagai mesin penggerak industri properti dan pencipta lapangan kerja.
Ketua Apersi, Junaidi Abdullah, menjelaskan program ini akan menciptakan dampak berantai (multiplier effect) yang signifikan.
Ia menyoroti bagaimana skema RTO dapat menjadi solusi bagi calon pembeli yang ditolak bank karena masalah SLIK atau ketiadaan slip gaji formal.
“Calon pembeli akan menyewa rumah selama sekitar dua tahun. Dengan angsuran yang mencakup biaya sewa, tabungan uang muka dan biaya perawatan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Informasi dan Telekomunikasi Digital Properti Real Estate Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, menyambut program ini dengan optimisme tinggi.
Ia memperkirakan, setiap unit rumah yang dibangun akan menyerap setidaknya 4 hingga 5 tenaga kerja langsung.
Dengan target 3 juta rumah, program ini berpotensi membuka 12 hingga 15 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahun.
Bahkan bisa mencapai 20 juta jika tenaga kerja di industri pendukung ikut dihitung.
Program ini juga dipandang sebagai katalisator untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Bambang menjelaskan industri properti terhubung dengan 185 industri turunan. Dari bahan bangunan hingga jasa keuangan, sehingga pergerakan di sektor ini akan membangkitkan sektor-sektor lainnya secara keseluruhan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan terhadap masukan dari para pengembang.
Ia memastikan kementeriannya siap menindaklanjuti hambatan yang ditemui di lapangan, asalkan pengaduan disampaikan dengan jelas.
