Program 3 Juta Rumah, Harapan Baru Indonesia

IKNPOS.ID - Masih belum mencukupinya jumlah perumahan di Indonesia menyebabkan 9,9 rumah tangga di negeri ini hidup tanpa hunian. Ini menjadi salah satu masalah yang diwariskan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, masih adalah masalah lain seputar hunian, yakni kebutuhan merenovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni. Menghadapi dua masalah ini, pemerintah menggagas program 3 Juta Rumah. Program ini adalah rencana konkret dengan target pembangunan 3 juta unit rumah per tahun. Rinciannya 2 juta unit dialokasikan untuk pedesaan. Sedangkan 1 juta unit untuk perkotaan. Pemerintah merancang program ini sebagai solusi strategis untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Juga kelompok miskin ekstrem. Program 3 Juta Rumah didukung inovasi skema sewa beli, pembebasan BPHTB, kredit bunga rendah, dan sinergi lintas lembaga, program ini mendorong ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup rakyat. Diyakini, dengan cakupan yang masif dan terstruktur, program ini diyakini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sebuah target yang telah ditetapkan pemerintah. Keunggulan dan Dampak Positif 3 Juta Rumah Program 3 Juta Rumah memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya sebuah terobosan progresif. Dampak positifnya akan meluas. Menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial. Penciptaan Lapangan Kerja Masif: Pembangunan berskala besar ini akan menjadi mesin pencipta lapangan kerja. Menurut data dari Real Estate Indonesia (REI), pembangunan satu unit rumah dapat menyerap 4-5 tenaga kerja. Dengan target 3 juta rumah per tahun, program ini berpotensi menciptakan 12 hingga 15 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya. Mulai dari sektor konstruksi, arsitek, hingga industri bahan bangunan. Ini adalah solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: Sektor properti merupakan salah satu penggerak utama ekonomi. Karena memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan. Ketika program ini berjalan, permintaan terhadap semen, baja, keramik, kayu, jasa transportasi, dan perbankan akan meningkat tajam. Hal ini akan memutar roda perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Bahkan berpotensi membantu mencapai target pertumbuhan 7-8 persen. Mengatasi Kesenjangan Sosial: Dengan fokus utama pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat miskin, program ini secara langsung akan mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan kepemilikan hunian. Memiliki rumah yang layak akan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan keluarga, yang pada akhirnya memutus rantai kemiskinan. Inovasi Skema Pembiayaan Inklusif: Pemerintah menyadari bahwa kendala utama bagi MBR adalah akses pembiayaan. Oleh karena itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengkaji skema inovatif seperti sewa-beli (rent-to-own). Skema ini dirancang untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi pekerja informal atau mereka yang memiliki catatan kredit kurang baik di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Lokasi dan Perkembangan Program Program 3 Juta Rumah memiliki cakupan yang luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Target pembangunan 1 juta unit di perkotaan, 1 juta unit di pedesaan, dan 1 juta unit di kawasan pesisir. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kota-kota besar, tetapi juga daerah-daerah terpencil, demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi urbanisasi. Beberapa lokasi dan proyek percontohan telah menunjukkan kemajuan. Contoh lokasi yang telah siap dan berjalan: Cluster Alexandrite, Bekasi: 270 unit (43 tipe satu lantai, 227 dua lantai) dengan fasilitas clubhouse, kolam renang, lapangan basket/badminton, playground. 90% tipe satu lantai telah berpenghuni, tipe dua sedang dalam proses finishing akhir 2025. DKI Jakarta: Program Rusunawa Multi Years 2025-2026, 32.378 unit hunian layak tersebar di proyek Yos Sudarso, Rorotan IX, Padat Karya, Marunda Cluster C, Komarudin, serta optimalisasi 14.036 unit existing. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni: Program ini juga mencakup renovasi 2 juta rumah tidak layak huni di pedesaan, penataan kawasan kumuh, dan penguatan rumah susun yang sudah ada. Anggaran dan Dukungan Lembaga Untuk merealisasikan program ambisius ini, pemerintah menyiapkan anggaran besar dan dukungan kuat dari berbagai lembaga negara dan swasta. Anggaran: Pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan melalui APBN 2025. Anggaran sebesar Rp 18 triliun dialokasikan dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Anggaran ini akan mendukung pembiayaan 220 ribu MBR dengan suku bunga rendah 5% selama 20 tahun. Dukungan Lintas Lembaga: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP): Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan program. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Mengelola alokasi anggaran dan instrumen pembiayaan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Mendukung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memfasilitasi kebijakan pembebasan retribusi bagi MBR. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Memberikan dukungan penuh dengan melonggarkan regulasi bagi perbankan, mempermudah penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi debitur MBR. Bank Indonesia (BI): Mendukung melalui kebijakan moneter yang kondusif. Asosiasi Pengembang: REI dan Apersi menjadi mitra strategis pemerintah, memberikan masukan dan ide-ide inovatif seperti skema sewa-beli. Sektor Swasta dan BUMN: Perusahaan seperti PT Tatalogam Lestari yang mengembangkan teknologi rumah baja ringan, dan PT PLN (Persero) yang menjamin ketersediaan listrik, turut serta dalam menyukseskan program ini. Program 3 Juta Rumah adalah cerminan dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kolaborasi kuat dan strategi yang matang, program ini diharapkan dapat menjadi warisan monumental yang mengubah wajah permukiman di Indonesia menuju arah yang lebih baik dan merata. Inovasi Skema Pembiayaan Merespons tantangan pembiayaan yang seringkali menjadi kendala utama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Apersi mengkaji sebuah skema pembiayaan baru. Yaitu sewa-beli (rent-to-own atau RTO). Skema ini dirancang untuk membuka akses kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan pembiayaan konvensional. Terutama, pekerja informal atau mereka yang memiliki catatan kredit kurang baik di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Menurut Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja, kementerian mendukung penuh usulan ini dan akan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk merumuskan detail skema RTO. Endang menegaskan bahwa skema ini masih dalam tahap konseptual dan terus digodok. “Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi MBR yang berpenghasilan tidak tetap atau terhalang SLIK OJK,” ujar Endang kepada Disway, pada Selasa, 12 Agustus 2025. Dia menambahkan tim akan bekerja cepat untuk melaporkan kemajuan kepada menteri dalam dua minggu ke depan. Program 3 Juta Rumah ini tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian. Tetapi diproyeksikan sebagai mesin penggerak industri properti dan pencipta lapangan kerja. Ketua Apersi, Junaidi Abdullah, menjelaskan program ini akan menciptakan dampak berantai (multiplier effect) yang signifikan. Ia menyoroti bagaimana skema RTO dapat menjadi solusi bagi calon pembeli yang ditolak bank karena masalah SLIK atau ketiadaan slip gaji formal. “Calon pembeli akan menyewa rumah selama sekitar dua tahun. Dengan angsuran yang mencakup biaya sewa, tabungan uang muka dan biaya perawatan,” jelasnya. Wakil Ketua Umum Bidang Informasi dan Telekomunikasi Digital Properti Real Estate Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, menyambut program ini dengan optimisme tinggi. Ia memperkirakan, setiap unit rumah yang dibangun akan menyerap setidaknya 4 hingga 5 tenaga kerja langsung. Dengan target 3 juta rumah, program ini berpotensi membuka 12 hingga 15 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahun. Bahkan bisa mencapai 20 juta jika tenaga kerja di industri pendukung ikut dihitung. Program ini juga dipandang sebagai katalisator untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Bambang menjelaskan industri properti terhubung dengan 185 industri turunan. Dari bahan bangunan hingga jasa keuangan, sehingga pergerakan di sektor ini akan membangkitkan sektor-sektor lainnya secara keseluruhan. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan terhadap masukan dari para pengembang. Ia memastikan kementeriannya siap menindaklanjuti hambatan yang ditemui di lapangan, asalkan pengaduan disampaikan dengan jelas. Dukungan finansial datang dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Dia menyatakan akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan APBN dengan kebijakan Bank Indonesia. Menkeu menyebutkan APBN 2025 telah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk mendukung 220 ribu MBR dengan suku bunga 5 persen selama 20 tahun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, turut berperan dengan mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima manfaat. Tito mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, sebuah kebijakan yang akan menurunkan harga rumah bersubsidi. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menambahkan pemerintah juga telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Mendagri dan Menteri Pekerjaan Umum untuk mempercepat perizinan dan menghapus retribusi bagi MBR, sebuah langkah yang sangat krusial untuk melancarkan program ini. Dukungan Regulator dan Inisiatif Sektor Swasta Regulator sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga memberikan lampu hijau untuk program ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa OJK telah meminta perbankan untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi MBR. OJK juga memberikan fleksibilitas dalam manajemen risiko kredit, yang mempermudah proses KPR bagi debitur dengan plafon hingga Rp 5 miliar. Dukungan serupa juga datang dari Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, yang menilai program ini realistis dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor swasta dan BUMN pun tidak mau ketinggalan. PT Tatalogam Lestari bekerja sama dengan kementerian untuk mengembangkan rumah berbasis teknologi baja ringan yang efisien. Sementara itu, PT PLN (Persero) berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan listrik untuk mendukung pembangunan perumahan di berbagai daerah. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah, regulator, dan sektor swasta dalam mewujudkan visi hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Harga Rumah Lebih Terjangkau Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat, Fahri Hamzah, lebih dari 50 juta jiwa di Indonesia masih hidup tanpa hunian milik sendiri. Fakta ini, ditambah dengan adanya 6 juta keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni, menjadi pemicu utama diluncurkannya program ini. Tujuannya jelas: memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak dan bermartabat. Untuk memastikan kelancaran program, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menggalang sinergi dari berbagai kementerian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). Ini adalah langkah kunci yang menghapus berbagai hambatan birokrasi dan biaya. SKB tersebut mengatur tiga kebijakan vital: Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Percepatan perizinan PBG dari 28 hari menjadi hanya 10 hari. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat secara signifikan menurunkan harga rumah untuk MBR, menjadikannya jauh lebih terjangkau. Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mempermudah akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Program 3 Juta Rumah memiliki pendekatan yang komprehensif dengan target pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. “Program ini akan membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di pesisir,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Albert Tarigan kepada Disway pada Selasa, 12 Agustus 2025. Strategi ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup berbagai skema untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Beberapa di antaranya adalah: Pembangunan rumah susun dan rumah khusus. Pemberian subsidi KPR rakyat (FLPP). Bantuan renovasi melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Renovasi kawasan kumuh yang didukung dengan relokasi dan penguatan rusun yang sudah ada. Dengan cara ini, lanjut Albert, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memberdayakan ekonomi lokal, dan mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa dan pesisir. Pengawasan yang Terintegrasi Keberlanjutan program ini didukung skema pembiayaan yang melibatkan berbagai sumber daya. Proyek ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembiayaannya tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi juga melibatkan Dana Desa, Corporate Social Responsibility (CSR), kontribusi pengembang, dan swadaya masyarakat. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah membentuk BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Rumah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan). Lembaga ini bertugas mengawasi jalannya program dan menampung keluhan dari masyarakat. Seperti yang disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, tujuan program ini lebih dari sekadar menyediakan rumah. Ia ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa. Tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan yang lebih baik. Membangun Masa Depan Selain mengatasi defisit perumahan, program ini juga dirancang untuk mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Pemerintah akan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah dan menata zonasi agar posisi rumah tidak semakin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi. Pembangunan hunian ini juga akan diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih. Hal ini memastikan bahwa rumah yang dibangun tidak hanya layak huni dari segi fisik, tetapi juga mendukung kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Dengan program ini, pemerintah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Rusun Modern Jakarta: Solusi untuk Milenial dan Gen Z Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mengambil langkah strategis untuk mendukung program ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan Pemprov sedang menyiapkan program Rumah Susun (Rusun) untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi generasi milenial dan Gen Z. Sebagai bagian dari investigasi, sebuah tim media mengunjungi Cluster Alexandrite di Bekasi, sebuah proyek yang dikembangkan oleh PT Timah Properti bekerja sama dengan Urban, untuk melihat langsung implementasi program ini. Cluster seluas 5,2 hektar ini menawarkan 270 unit rumah dengan berbagai tipe, mulai dari Rp 900 juta hingga Rp 1,1 miliar. Meskipun fasilitas seperti klub, kolam renang, dan lapangan olahraga masih dalam tahap pembangunan, pihak pengembang menargetkan proyek ini rampung pada pertengahan 2026. Hingga berita ini diturunkan, Disway belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pejabat daerah seperti Kepala Dinas Perkimtan dan Bupati Kabupaten Bekasi. Inisiatif ini tidak hanya mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Tetapi juga menjadi jawaban atas kebutuhan milenial dan Gen Z yang mendambakan hunian terjangkau dengan fasilitas lengkap. Rano Karno, yang akrab disapa Bang Doel, meyakinkan rusun yang dibangun akan memiliki kualitas dan fasilitas setara dengan rusun di Singapura. Keterbatasan hunian layak dan terjangkau di Jakarta menjadi tantangan besar bagi generasi muda. Banyak milenial dan Gen Z terpaksa memilih tinggal di rumah kos karena lokasinya yang strategis dan harga sewa yang relatif lebih murah. Namun, Rano Karno melihat adanya potensi besar untuk mengubah pandangan tersebut. Ia menyadari meski rumah kos menawarkan kebebasan. Sering kali fasilitas yang ditawarkan sangat terbatas. "Kos itu jauh lebih bebas. Bebas itu bukan free ya. Tapi bebas dia keluar masuk, kemudian bisa terima tamu," papar Doel. Namun, ia optimis rusun yang disiapkan Pemprov DKI akan menjadi pilihan yang lebih baik. Untuk menyeimbangkan keunggulan rumah kos, Pemprov DKI berencana memasang WiFi gratis di setiap rusun. Dengan demikian, penghuni bisa mendapatkan fasilitas lengkap yang sepadan dengan biaya sewa yang dibayarkan, yang diperkirakan mulai dari Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan. Seperti yang terlihat pada Rusun Jagakarsa di Jakarta Selatan. Rusunawa Multi-Years 2025-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta telah menyusun rencana jangka panjang melalui program Rusunawa Multi-Years 2025-2026. Proyek ini mencakup pembangunan dan revitalisasi rusun di berbagai lokasi strategis. Menurut Kelik Indriyanto dari DPRKP DKI Jakarta, beberapa proyek unggulan yang siap direalisasikan antara lain: Pembangunan Rumah Susun Yos Sudarso: Menghadirkan 422 unit hunian dalam 1 menara setinggi 24 lantai. Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX Tahap I: Terdiri dari 484 unit hunian dalam 2 menara setinggi 16 lantai. Pembangunan Rumah Susun Padat Karya Tahap II: Membangun 381 unit hunian di 2 menara 16 lantai. Revitalisasi Rumah Susun Marunda Cluster C: Memperbarui 288 unit hunian dalam 1 menara 20 lantai. Revitalisasi Rumah Susun Komarudin: Menghadirkan 1.059 unit hunian baru di 5 menara 16 lantai. Seluruh proyek ini mengusung konsep Green Building dan menawarkan tipe hunian 36. Selain pembangunan baru, Pemprov DKI juga akan mengoptimalkan 42 lokasi rusun yang sudah ada, terdiri dari 156 blok dengan 14.036 unit hunian. Secara keseluruhan, program ini akan menyediakan total 32.378 unit hunian layak bagi warga Jakarta. Program 3 Juta Rumah adalah sebuah langkah revolusioner yang akan mengubah lanskap perumahan di Indonesia dan membawa dampak positif yang masif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dukungan lembaga keuangan, hingga partisipasi aktif sektor swasta dan Masyarakat. Semua elemen bergerak bersama menuju satu tujuan mulia: memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian layak. Tantangan mungkin ada. Namun semangat dan komitmen untuk mengatasinya jauh lebih besar. Program 3 Juta Rumah adalah sebuah manifestasi dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki tempat tinggal yang layak. Ini adalah upaya kolaboratif yang menggabungkan kebijakan inovatif, dukungan finansial, dan implementasi yang terarah. Program ini bukan hanya tentang membangun fisik rumah. Tetapi tentang membangun masa depan yang lebih cerah, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang pernah disampaikan Presiden Prabowo, "Kita harus memastikan setiap anak bangsa memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat." Dengan semangat gotong royong dan optimisme yang tinggi, masyarakat Indonesia bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Keberhasilan jangka panjang akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan. Transparansi data, pemantauan kualitas, serta kesinambungan skema pembiayaan. Jika dijalankan dengan baik, program ini bisa menjadi tonggak pemerataan rumah layak dan meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat. Terutama mereka yang selama ini rentan terhadap kekurangan rumah layak dan kesenjangan ekonomi.(*) Reporter: Cahyono, Bianca Chairunisa, Anisha Aprilia, Hasyim Ashari, Dimas Rafi Editor: Rizal Husen, Khomsurijal, Dimas Chandra Permana

Israel Konfirmasi Penandatanganan Tahap I Perjanjian Gencatan Senjata dengan Hamas

Melalui NextDev Tahun ke-11, Telkomsel Fokus Cetak Technopreneurs Unggul melalui Kurikulum Inovasi Berbasis AI

Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam di Jakarta, Menlu: Tunggu Keputusan Imigrasi

KPK Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi Haji Masih Dihitung BPK

Esnoe Wardhana

Related Posts

Israel Konfirmasi Penandatanganan Tahap I Perjanjian Gencatan Senjata dengan Hamas

Melalui NextDev Tahun ke-11, Telkomsel Fokus Cetak Technopreneurs Unggul melalui Kurikulum Inovasi Berbasis AI

Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam di Jakarta, Menlu: Tunggu Keputusan Imigrasi

Harga Pi Network Hari Ini (15 Agustus): Anjlok 4.56%, PANIC SELL?

Kode Rahasia Hamster Kombat Hari Ini Bisa Bikin Kaya Mendadak

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Sudah Rilis di Indonesia: HUAWEI Pura 80 & HUAWEI WATCH GT 6

Israel Konfirmasi Penandatanganan Tahap I Perjanjian Gencatan Senjata dengan Hamas

Internet 100 Mbps Murah! Telkom, Surge Atau MyRepublic?

Moto G06 Power Resmi Masuk Pasar Indonesia, Dibanderol Rp1 Jutaan