IKNPOS.ID – Wacana pemblokiran game Roblox oleh pemerintah Indonesia sempat membuat para orang tua dan anak-anak heboh. Namun, baru-baru ini Vice President of Engineering, Safety di Roblox, Naren Koneru, bersama eksekutif lainnya Eleonore Vonck, akhirnya angkat bicara melalui situs resmi Roblox.
Mereka menegaskan bahwa platform game Roblox bukan sekadar tempat bermain, tetapi juga sarana belajar yang aman dan inovatif.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada 7 Agustus 2025, Naren Koneru menyebutkan bahwa Roblox secara konsisten melakukan peningkatan fitur keamanan, penyaringan konten, dan perlindungan data anak.
Mereka bahkan bekerja sama dengan para pakar keamanan digital dan lembaga edukasi anak di berbagai negara. “Kami percaya, ketika diberikan panduan yang tepat, Roblox dapat menjadi ruang yang aman dan positif bagi generasi muda,” ujar Koneru.
Hal ini seakan menjadi jawaban dari keresahan masyarakat Indonesia setelah munculnya isu bahwa Roblox akan diblokir karena dianggap mengandung konten tidak layak. Padahal, banyak pengguna justru menggunakan Roblox sebagai media pembelajaran interaktif, terutama dalam bidang coding, kreativitas desain, dan kerja sama tim.
Eleonore Vonck, salah satu pimpinan di tim keselamatan digital Roblox, menambahkan bahwa platform mereka terus menyempurnakan Parental Controls, memungkinkan orang tua untuk memantau aktivitas anak secara transparan.
“Kami tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mengedepankan literasi digital dan keamanan,” ungkapnya.
Perlu diketahui, lebih dari 60 juta pengguna aktif harian berasal dari berbagai usia dan latar belakang. Roblox memberikan akses ke ribuan game edukatif yang dibuat oleh komunitas developer muda dari seluruh dunia. Banyak sekolah di luar negeri bahkan memasukkan game-based learning dari Roblox ke dalam kurikulum mereka.
Lalu, apakah pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan kembali rencana pemblokiran ini? Tentu saja, kebijakan apapun harus berpijak pada data dan riset mendalam, bukan semata-mata karena viral di media sosial.
Terverifikasi Dewan Pers