Pendekatan berbasis data dan riset ini sangat penting untuk penanganan yang tepat sasaran.
Dengan begitu, Sri menggambarkan tindakan yang mesti diambil Danantara. Yakni harus selalu melakukan pemetaan.
“Base mapping-nya Temasek ya. Temasek di Singapura itu sebagai holding dari BUMN. Nah, Danantara posisinya kurang lebih seperti Temasek dan Khazanah,” jelas Sri menunjuk pada benchmark kelas dunia.
Sri Astusi juga menyarankan kemunkinan dilakukan merger untuk BUMN yang model bisnisnya serupa.
“Biar lebih efektif gitu kan. Karena ada yang aktivitas atau aktivitas ekonominya sama. Karakternya juga sama. Apakah ini bisa disatukan. Jika memungkinkan merger untuk efisiensi,” tukasnya.
Danantara Indonesia harus dapat membuktikan kepada masyarakat bisa melakukan peningkatan aset BUMN seperti yang amanatkan Presiden Prabowo.
Ia berharap Danantara Indonesia bisa profitable hingga dapat meningkatkan aset BUMN.
“Saya berharap Danantara ini seperti halnya dengan sovereign wealth fund yang lain. Entah itu dalam bentuk infrastruktur atau terkait dengan, misalnya, mendorong untuk lebih tercipta valorisasi. Sehingga multiplier effect-nya itu ada di masyarakat Indonesia,” harap Sri, menyoroti dampak positif bagi masyarakat.
Harapan Baru Bagi Kemajuan Bangsa (H-2)
Terpisah, pakar ekonomi digital CELIOS, Nailul Huda, menilai berdirinya Danantara, investasi yang dihasilkan akan jauh lebih banyak dan berkualitas.
“Tujuan pembentukan Danantara adalah membuat BUMN menjadi lebih mandiri dan terbebas dari kepentingan birokrasi,” tegas Nailul saat dihubungi Disway.
Dia menggarisbawahi akar masalah inefisiensi BUMN selama ini. Menurutnya, porsi investasi BUMN selama ini sangat rendah. Belum optimal.
Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun rupiah investasi.
Menurut Nailul, selama ini ruang gerak BUMN dibatasi oleh birokrasi. Karena berada di bawah Kementerian BUMN.
“Wewenang Kementerian BUMN masih besar. Pada Undang-Undang BUMN yang baru, Kementerian BUMN masih memegang saham seri A. Artinya pengangkatan direksi dan komisaris bergantung pada Kementerian BUMN. Dikhawatirkan ada dua matahari kembar dalam operasional BUMN,” pungkas Nailul.
Terverifikasi Dewan Pers